Page 150 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 150
JAKARTA -- Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) menegaskan, bahwa pihaknya tetap
menolak Undang-Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan 5 Oktober 2020 lalu. Presidium
Gekanas Indra Munaswar mengaku tak ambil pusing terkait pembuatan aturan turunan UU Cipta
Kerja yang tengah disiapkan pemerintah saat ini.
"Gekanas ora urus dengan pembuatan PP yang mesti dilakukan Pemerintah atas perintah UU
Cipta Kerja. Biar aja itu urusan pemerintah. Suka-suka mereka aja, karena serikat pekerja/serikat
buruh tetap menolak UU Cipta Kerja tersebut," kata Indra kepada Republika , Ahad (18/10).
Indra mengatakan, Gekanas dan juga serikat pekerja lainnya akan mengambil langkah judicial
review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya apa pun hasilnya, hal tersebut tetap perlu
dilakukan.
"Langkah lainnya yang sedang juga dipersiapkan oleh Gekanas adalah legislative review ke DPR,
gugatan warga negara (citizen law suit) ke Pengadilan Negeri atas Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) oleh Presiden (Pemerintah) dan DPR RI," ujarnya.
Indra juga mendesak agar Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Penganti
Undang-Undang (Perppu) tentang pembatalan UU Cipta Kerja. Melalui Perppu tersebut Gekanas
juga berharap agar pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang merugikan rakyat, pekerja/buruh
dan negara di dalam UU Cipta Kerja dilakukan pembahasan ulang. "Tuntutun Perppu pernah
dilakukan oleh serikat pekerja dan komponen masyarakat lainnya, dan berhasil dibatalkannya
UU No. 25 Tahun 1997 Tentang Ketenagakerjaan," ucapnya.
"Terhadap tuntutan Perppu ini tentunya mesti dibarengi dengan aksi massa yang masif.
Pelaksanaan aksi massa ini masih akan ditentukan kemudian," imbuhnya.
149
