Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 152
KABAR UNTUK BURUH, UMP 2021 TAK NAIK
Dewan Pengupahan Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota telah melakukan dialog terkait usulan
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Namun secara garis besar, usulan tersebut
memungkinkan jika UMP tidak akan mengalami kenaikan pada tahun depan.
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) Adi Mahfudz mengatakan ada beberapa
opsi yang direkomendasikan untuk UMP tahun depan. Pertama adalah upah minimum pada
tahun 2021 sama dengan sebelumnya bagi perusahaan yang terdampak pandemi.
"Kami dari unsur pengusaha merekomendasikan upah minimum 2021 bagi yang terdampak
pandemi covid-19 sama dengan upah minimum di 2020," ujarnya saat dihubungi Okezone ,
Minggu (18/10/2020).
Lalu yang kedua adalah upah minimum 2021 bagi perusahaan yang tidak terdampak, bisa
melakukan penyesuaian secara bipartit antara pengusaha dan buruh. Penyesuaian secara bipartit
ini maksudnya adalah menyesuaikan kemampuan dari keuangan perusahaan itu sendiri.
Apalagi saat ini perekonomian sedang sulit akibat adanya pandemi. Maka perusahaan juga harus
melihat arus kasnya agar tetap bisa beroperasi sehingga tidak ada tenaga kerja yang terkena
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau dirumahkan.
"Tergantung dari kemampuan perusahaan sejatinya yang dapat mengukur mampu tidak
perusahaan adalah internal perusahaan itu sendiri dalam arti cashflow yang merupakan urat nadi
jalan tidaknya operasional perusahaan bukan semata-mata dari inflasi atau pertumbuhan
ekonomi itu sendiri yang merupakan indikator ekonomi makro," jelasnya.
Meskipun begitu lanjut Adi Mahfudz, keputusan berada di tangan Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah. Karena pihaknya hanya sebatas mengusulkan sebagai pertimbangan penetapan upah
minimum.
"Menaker segera menerbitkan Surat Edaran atau Permenaker. Depenas, Deperprop, kota dan
Kabupaten hanya sebatas merekomendasikan," jelasnya.
(dni).
151
