Page 247 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 247
BANTAH PEMBAHASAN UU CIPTA KERJA TERTUTUP, LUHUT: TIDAK ADA YANG
TERSEMBUNYI, SEMUA DIAJAK NGOMONG
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi,Luhut Binsar Pandjaitanturut buka suara
terkait polemik pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.
Undang-Undang yang juga dikenal Omnibus Law ini sempat menjadi polemik lantaran berbagai
alasan.
Satu di antaranya, dianggap terburu-buru karena pengesahan dilakukan di masa pandemi Covid-
19.
Kendati demikian, Luhut memastikan UU Cipta Kerja tidak dikerjakan buru-buru.
Sebab, inisiasinya bahkan telah dilakukan sejak ia menjabat sebagai Menko Polhukam pada 2015.
Kapolres Metro Bekasi Jelaskan Kondisi Anggotanya yang Positif Corona, Usai Jaga Demo UU
Cipta KerjaKapolsek Muara Gembong dan 7 Anggota Polres Bekasi Positif Covid-19 Usai Amankan
Demo UU Cipta Kerja"Jangan dibilang buru-buru. Saya ingin mundur sedikit ya. Sejak saya Menko
Polhukam, Presiden sudah perintahkan itu.""Dia melihat, kenapa itu semrawut. Akhirnya kita cari
bentuknya.""Dan ketemulah apa yang disebut Omnibus ini," kata Luhut dilansir dariKompas.com,
Sabtu (17/10/2020).
Luhut menuturkan, kala itu pemerintah mengumpulkan pakar-pakar hukum dalam inisiasi
Omnibus Law Cipta Kerja.
Namun, pembahasan baru benar-benar dikerjakan lebih lanjut setelah Pilpres 2019.
"Jadi tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka, semua diajak omong.""Tapi kan tidak semua
juga bisa diajak omong. Ada keterbatasan," kata Luhut.
Pengamat Transportasi: UU Cipta Kerja Tekan Pungli dan Beban APBN Bidang TransportasiKlaim
UU Cipta Kerja jadi Solusi Hadapi Kompetisi Global, Moeldoko: Presiden Malu Lihat Kondisi
IniLuhut mengatakan dalam pembahasannya, tidak semua pihak sepakat mengenai Omnibus
Law ini.
Ia pun mengakui itulah ciri demokrasi yang tidak pernah bulat.
Sehingga ia memahami, Omnibus Law Cipta kerja memang tidak sempurna.
Namun, ia memastikan kekurangan-kekurangan yang ada akan diatur dalam aturan turunan.
Berupa Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP) hingga Peraturan Menteri
(Permen).
"Kalau itu diperlukan untuk mengakomodasi kekurangan sana sini," kata Luhut.
Moeldoko yakin UU Cipta Kerja jadi solusi kerumitan birokrasiDiberitakan, Kepala Staf
Kepresidenan Moeldoko juga angkat suara mengenai polemik pengesahan UU Cipta Kerja.
Moeldoko meyakini UU Cipta Kerja merupakan solusi terhadap rumitnya birokrasi dan regulasi
yang selama ini menghambat investasi di Indonesia.
Terlebih, ia mengatakan peringkat kompetitif (competitiveness index) Indonesia ada di bawah
Malaysia dan Thailand.
Sehingga, menurut Moeldoko, kondisi tersebut memungkinkan Presiden Joko Widodo (Jokowi)
malu dan ingin membuat Indonesia bersaing dalam kompetisi global.
246
