Page 267 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 267
penyusunan berbagai peraturan turunan UU Cipta Kerja itu,Moeldokomempersilakan masyarakat
untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai masukan.
Dia mengatakan pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan masih memberikan kesempatan
dan akses, kepada kalangan pekerja dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka
menanggapi isi UU Cipta Kerja. Menurutnya, UU Cipta Kerja merupakan sarana mengangkat
martabat bangsa dalam kompetisi global. Eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang maju harus
ditunjukkan pada dunia.
ADA 35 PP DAN 5 PERPRES UNTUK UU CIPTA KERJA, MOELDOKO AJAK PUBLIK
KASIH MASUKAN
Setelah disahkan DPR, Omnibus LawUU Cipta Kerjamasih harus dilengkapi sejumlah peraturan
turunannya. Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menyebutkan ada 35 Peraturan Pemerintah
(PP) dan lima Peraturan Presiden (Perpres) yang sedang disiapkan.
Untuk keperluang penyusunan berbagai peraturan turunan UU Cipta Kerja
itu,Moeldokomempersilakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai masukan.
"Masih terbuka (untuk diakomodasi). Setidaknya akan ada 35 Peraturan Pemerintah dan lima
Peraturan Presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja," ujar Moeldoko
melalui keterangan resmi, Sabtu (17/10).
Dia mengatakan pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan masih memberikan kesempatan
dan akses, kepada kalangan pekerja dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka
menanggapi isi UU Cipta Kerja. Menurutnya, UU Cipta Kerja merupakan sarana mengangkat
martabat bangsa dalam kompetisi global. Eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang maju harus
ditunjukkan pada dunia.
"Tenaga kerja kita, buruh, petani, nelayan tidak boleh kalah dalam persaingan. Berlakunya
undang-undang ini akan menandai berakhirnya masa kemarau bahagia," jelas dia.
Lebih jauh dia menjelaskan di seluruh kawasan Asia Tenggara saat ini terjadi sebuah angin
perubahan. Sehingga seluruh pihak harus sepakat untuk membuat bangsa Indonesia sebagai
sebuah himpunan yang lebih sempurna.
"Kita harus menjadi bangsa yang bisa mengantisipasi perkembangan lingkungan yang sangat
dinamis," jelasnya.
Terlebih, kata dia, dari sisi logistik Indonesia masih menjadi negara Asia dengan biaya logistik
paling mahal, di mana angkanya mencapai 24 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini
membuat Indonesia kalah bersaing dibandingkan negara Asia lainnya.
"Sebut saja vietnam dengan biaya logistik 20 persen, Thailand 15 persen, Malaysia 13 persen,
Jepang dan Singapura biaya logistiknya hanya delapan persen," ujar dia.
Efisiensi dalam UU Cipta Kerja menurutnya akan memangkas ekonomi biaya tinggi. Maka itulah
banyak perizinan panjang yang dipotong sehingga menutup peluang korupsi.
"Akibatnya UU Cipta Kerja membuat banyak pihak yang 'kursinya panas' karena kehilangan
kesempatan," ujarnya.
Adapun terkait unjuk rasa yang dilakukan sejumlah elemen terkait UU Cipta Kerja, mantan
Panglima TNI itu menekankan pemerintah tidak melarang penyampaian aspirasi atau pendapat.
Namun dia menegaskan apabila penyampaiannya sudah mengarah pada perusakan, anarki, atau
266
