Page 264 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 264
Judul Aspirasi Rakyat Akan Diakomodasi dalam RPP Cipta Kerja
Nama Media beritasatu.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.beritasatu.com/aditya-l-djono/nasional/688357/aspirasi-
rakyat-akan-diakomodasi-dalam-rpp-cipta-kerja
Jurnalis ALD
Tanggal 2020-10-17 16:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Masih terbuka. Setidaknya akan ada 35 peraturan
pemerintah dan lima peraturan presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja
neutral - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Sehingga instrumen aturan berupa PP dan
Perpres nanti bisa diandalkan sebagai penyeimbang
negative - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Kita sudah sepakat dalam sistem demokrasi.
UU Cipta Kerja ini juga sudah didiskusikan di DPR, dan para wakil rakyat sudah mengesahkannya.
Jadi menurut saya, biarkan 1.000 tunas baru bermekaran. Biarkan 1.000 pemikiran bermunculan.
Tapi jangan dirusak tangkainya. Maknanya, setiap orang boleh berpendapat tapi jangan sampai
merusak tujuan utamanya
neutral - Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan) Wajah Baru Indonesia adalah wajah rakyat.
Wajah bahagia di mana kita punya harga diri, punya martabat. Rakyat yang mempunyai daya
saing, punya peluang, dan karier, serta punya masa depan. Mau diajak bahagia saja kok susah
amat
Ringkasan
Pemerintah menegaskan, masih ada terbuka kesempatan elemen-elemen masyarakat memberi
masukan terhadap UU Cipta Kerja (Ciptaker). Seluruh aspirasi rakyat tersebut, terbuka
kemungkinan diakomodasi dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) maupun
rancangan peraturan presiden (Perpres) sebagai aturan pelaksanaan UU Ciptaker.Demikian
disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam keterangan tertulisnya tentang refleksi
satu tahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, Sabtu (17/10/2020).
Dia menjelaskan, Menteri Ketenagakerjaan masih memberi kesempatan dan akses kepada
elemen-elemen buruh untuk menanggapi UU Cipta Kerja. "Sehingga instrumen aturan berupa
PP dan Perpres nanti bisa diandalkan sebagai penyeimbang," jelasnya.
263
