Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

2. Rancangan PP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu Istirahat serta Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK)Ini juga merupakan aturan baru yang akan mengatur enam hal pokok. Di
antaranya yaitu hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan
perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Selanjutnya, syarat-syarat PKWT, pengaturan pemberian kompensasi dalam PKWT,
perlindungan pekerja atau buruh yang bekerja dalam alih daya.

Lalu, waktu kerja dan waktu istirahat yang berlaku bagi jenis pekerjaan tertentu dan sektor
usaha tertentu. Terakhir soal syarat, mekanisme, dan kompensasi PHK.

Di antaranya perubahan ketentuan upah minimum. Di dalamnya ada soal dasar dan tata cara
penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), syarat
penetapan UMK, formula perhitungan kenaikan UMP.

Selanjutnya yaitu ketentuan upah per jam minimal, ketentuan upah bagi usaha mikro dan kecil,
serta yang terakhir yaitu soal dewan pengupahan.

4. Rancangan PP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)Ini
adalah aturan baru yang mengatur sekurangnya tiga hal pokok. Di antaranya kriteria peserta
program JKP dan sumber pendanaan JKP. Terakhir yaitu manfaat JKP, yang mengatur soal uang
tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Sesuai dengan Omnibus Law, semua PP ini wajib diselesaikan tiga bulan sejak UU berlaku. Saat
ini, Omnibus Law belum berlaku karena baru diserahkan DPR ke Presiden Joko Widodo atau
Jokowi pada 14 Oktober 2020. Jokowi punya waktu 30 hari untuk memutuskan, apakah akan
meneken omnibus law UU Cipta Kerja ini atau tidak.

FAJAR PEBRIANTO.

260