Page 257 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

positive - Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)) Pada saat ini lebih dari 7 juta orang nganggur. Kemudian ada 2,7 juta tenaga baru
dan 3,5 juta pengangguran terdampak Covid-19. Tidak kah tersentuh nurani kita

positive - Sofyan A. Djalil (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
(ATR/BPN)) Nanti kalau tidak puas atau ada aturan silahkan bisa disampaikan ke Mahkamah
Konstitusi. Kalau tidak puas dengan aturan turunan atau PP silahkan sampaikan ke pemerintah
dengan baik

positive - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Untuk memberikan solusi
bagi 15 juta pencari pekerjaan ini, maka negara harus menciptakan lapangan pekerjaan. Namun
tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), BUMN
(Badan Usaha Milik Negara), TNI maupun Polri. Oleh karena itu untuk menciptakan lapangan
pekerjaan tersebut harus melalui sektor swasta. Instrumen sektor swasta inilah yang dimaksud
dengan investasi, karena investasi ini yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan

positive - Bahlil Lahadalia (Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal) Undang-undang ini
menjamin adek-adek setelah lulus kuliah menjadi pengusaha, dengan kemudahan yang ada pada
undang-undang ini. UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu NIB (Nomor Induk Berusaha).
Semuanya elektronik lewat OSS (Online Single Submission), 3 jam beres

Ringkasan

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan pembahasan
UUCipta Kerjasudah melibatkan berbagai partisipasi publik termasuk pengusaha dan serikat
pekerja.Ia mengatakan aspek demokrasi menjadi dasar dalam membahas regulasi tersebut
karena pemerintah menyadari adanya pro dan kontra terkait pembahasan pasal di klaster
ketenagakerjaan.Namun, Anwar memastikan, pemerintah telah berupaya untuk
memperjuangkan setiap aspirasi buruh agar hak-hak mereka terlindungi.

KEMNAKER SEBUT PEMBAHASAN UU CIPTA KERJA SUDAH LIBATKAN PEKERJA DAN
PENGUSAHA

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan pembahasan
UUCipta Kerjasudah melibatkan berbagai partisipasi publik termasuk pengusaha dan serikat
pekerja.

"Kami mencatat ada sembilan kali pertemuan yang kami lakukan, Tim Tripartit antara Apindo,
kemudian ada serikat pekerja dan serikat buruh," kata Anwar dikutip dari Antara, Sabtu
(17/10/2020).

Ia mengatakan aspek demokrasi menjadi dasar dalam membahas regulasi tersebut karena
pemerintah menyadari adanya pro dan kontra terkait pembahasan pasal di klaster
ketenagakerjaan.

Namun, Anwar memastikan, pemerintah telah berupaya untuk memperjuangkan setiap aspirasi
buruh agar hak-hak mereka terlindungi.

"Dalam dialog ada yang memang kita proses memberi, tetapi juga harus menerima. Dengan
begini, Kementerian Ketenagakerjaan berdiri di dua sisi, satu sisi memang memberikan
perlindungan yang optimal agar yang namanya pekerja, buruh terlindungi," katanya.

256