Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 258
Ia menjelaskan UUCipta Kerjadapat menciptakan peluang kerja terutama bagi penduduk usia
kerja produktif dan menekan tingkat pengangguran yang berpotensi meningkat pada masa
pandemi COVID-19.
"Ini adalah mengapa UU ini dinamakan Cipta Kerja, artinya kita butuh investasi, tetapi saat
bersamaan kita merespons bagaimana menciptakan berbagai peluang pekerjaan," kata Anwar.
Terkait penolakan buruh atas isu tenaga kerja asing, ia mengatakan, pekerja asing yang masuk
hanya boleh mempunyai kompetensi khusus dan terikat oleh waktu.
"Contohnya adalah yang mereka memiliki keahlian yang sangat spesifik, yang memang kita tidak
ada. Seandainya mesin itu rusak, misalnya, maka dia bekerja dengan jangka waktu tertentu,"
ujarnya.
Untuk pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Anwar menambahkan, UUCipta
Kerjamemberikan perlindungan selama pegawai PKWT bekerja serta menjamin haknya,
termasuk memberikan kompensasi, apabila pekerjaan tersebut usai.
Selain itu, regulasi mengenai tenaga outsourcing atau alih daya juga diatur dengan ketat,
sehingga apabila terjadi pengalihan tenaga kerja, maka masa kerjanya harus dihitung, dan
perlindungan hak harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja.
"Artinya kalau perusahaan mempekerjakan orang, biasanya mulai dari nol lagi, disini tidak.
Pengusaha alih daya harus mengakui catatan-catatan pekerjaan yang sudah dilakukan pekerja
sebelumnya. Dan ini akan diperhitungkan sebagai komponen tentunya besaran gaji," katanya.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A. Djalil
menyambut baik pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja oleh DPR RI pada 5 Oktober lalu.
Menurutnya, UU anyar ini akan menyinkronkan 79 peraturan perundang-undangan yang selama
ini menghambat iklim investasi.
"Dalam UU Cipta Kerja ini akan memperbaiki 79 UU yang tumpang tindih. Maka iklim investasi
akan lebih mudah," ujar dia dalam Konferensi Pers dengan tema Klaster Pertanahan dan Tata
Ruang dalam UU Cipta Kerja, Jumat, (16/10).
Sofyan mengatakan, selama ini mengurus perizinan berusaha di dalam negeri sangatlah tidak
mudah. Diantaranya karena regulasi yang tumpang tindih, sehingga membuat investor enggan
menanamkan modalnya di Indonesia.
"Karena negeri kita dirantai berbagai aturan. Penuh dengan aturan regulasi tumpang tindih, ada
Permen PP, Perda dan lainnya," tegasnya.
Padahal, sambung dia, Indonesia terus dihadapkan pada persoalan ketenagakerjaan. Dimana
lapangan kerja yang tersedia saat ini tidak mampu menyerap tingginya angka pencari kerja baru,
termasuk kelompok pengangguran yang terus bertambah di tengah pandemi Covid-19.
"Pada saat ini lebih dari 7 juta orang nganggur. Kemudian ada 2,7 juta tenaga baru dan 3,5 juta
pengangguran terdampak Covid-19. Tidak kah tersentuh nurani kita," paparnya.
Oleh karena itu, dia meminta polemik atas pengesahan UU Cipta Kerja dapat segera diselesaikan.
Sehingga percepatan penyusunan berbagai aturan dapat segera diselesaikan oleh pemerintah.
"Nanti kalau tidak puas atau ada aturan silahkan bisa disampaikan ke Mahkamah Konstitusi.
Kalau tidak puas dengan aturan turunan atau PP silahkan sampaikan ke pemerintah dengan
baik," tutupnyaReporter: SulaemanSumber: Merdeka.comOmnibus Law Undang-Undang (UU)
Cipta Kerja dipercaya bisa meningkatkan serapan tenaga kerja, termasuk kelompok
257
