Page 255 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 255

35 PP DAN 5 PERPRES DISIAPKAN UNTUK ATURAN TURUNAN UU CIPTA KERJA

              UU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR. Nantinya dari UU tersebut akan terbit
              berupa  peraturan  pemerintah  (PP)  dan  peraturan  presiden  (Perpres).  Kepala  Kantor  Staf
              Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, setidaknya akan ada 35 PP dan lima Perpres sebagai
              aturan turunan dari UU Cipta Kerja tersebut.

              "Ada 35 PP dan lima Perpres yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja," ujar
              Moeldoko dalam keterangannya, Sabtu (17/10).

              Pemerintah  melalui  Menteri  Tenaga  Kerja  (Menaker)  Ida  Fauziyah  masih  memberikan
              kesempatan dan akses pada pekerja dan buruh untuk menampung aspirasi mereka.

              Menurut mantan Panglima TNI tersebut, setiap tahun ada penambahan 2,9 juta angkatan kerja
              baru. Kasus Pandemi ikut memperumit, hingga menimbulkan banyak PHK dan juga pekerja yang
              dirumahkan.

              "Pemerintah memikirkan bagaimana mereka-mereka ini harus mendapatkan pekerjaan. Untuk
              itu perlu menyederhanakan dan mensinkronisasikan berbagai regulasi yang saya sebut sebagai
              hyper-regulation yang menghambat penciptaan lapangan kerja," katanya.

              Moeldoko mengatakan, sejak awal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi lima arahan
              dalam mewujudkan Membangun Indonesia Maju. Pertama, Presiden ingin membangun sumber
              daya manusia sebagai prioritas. Kedua menyiapkan infrastruktur berkelanjutan untuk menjamin
              konektivitas antar wilayah, agar menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat.

              Ketiga, reformasi birokrasi karena perlunya kelincahan dalam menghadapi tantangan turbulensi
              global yang dihadapi Indonesia saat ini. UU Cipta Kerja ini menjadi salah satu instrumen untuk
              menjawab tantangan itu.
              "Termasuk juga arahan Presiden yang keempat yaitu regulasi di bidang perizinan," katanya.

              Arahan kelima adalah mempercepat transformasi ekonomi. Dengan UU Cipta Kerja tidak lagi
              hanya tergantung sumber daya alam, namun mendorong tumbuhnya UMKM pada jasa modern,
              untuk meningkatkan daya saing manufaktur.

              "Wajah baru Indonesia di masa mendatang itulah yang menjadi cita-cita, menjadi janji Presiden,"
              ungkapnya.

              Moeldoko  mengatakan,  UU  Cipta  Kerja  ini  merupakan  sarana  mengangkat  martabat  bangsa
              dalam kompetisi global. Eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang maju harus ditunjukkan pada
              dunia.

              "Tenaga  kerja  kita,  buruh,  petani,  nelayan  tidak  boleh  kalah  dalam  persaingan.  Berlakunya
              undang-undang ini akan menandai berakhirnya masa kemarau bahagia," pungkasnya.

              Saksikan video menarik berikut ini:Editor : KuswandiReporter : Gunawan WibisonoIkuti berita
              terbaru dari melalui :(c) PT Jawa Pos Grup Multimedia.













                                                           254
   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260