Page 253 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

"Jadi tidak ada alasanupah minimumtahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena
pertumbuhan ekonomi sedang minus. Saat Indonesia mengalami krisis 1998, di mana
pertumbuhan ekonomi minus di kisaran 17 persen tapi upah minimum di DKI Jakarta kala itu
tetap naik bahkan mencapai 16 persen," ujarnya.

Lebih lanjut, Iqbal menekankan bagi perusahaan yang masih mampu, harus menaikkan upah
minimum. Lalu untuk perusahaan yang memang tidak mampu, undang-undang sudah
menyediakan jalan keluar dengan melakukan penangguhan upah minimum.

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 kemungkinan tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini
merujuk pada ketentuan dalam PP 78/2015, dimana perhitungan UMP didasarkan pada
perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan.

"Jadi untuk UMP tahun depan masih mengacu pada PP 78/2015. Rumusannya adalah UMP tahun
berjalan dikali dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020," ujar Ketua Umum DPD
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang kepada Sabtu
(17/10/2020).

Sementara dalam kondisi pandemi covid-19 ini, Indonesia telah mencatatkan kontraksi pada
kuartal II, yang bahkan diprediksi berlanjut hingga kuartal IV 2020. Begitu pula daengan inflasi,
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan deflasi 3 kali berturut-turut sejak Juli hingga
September 2002.

Di sisi lain, Sarman mengaku dunia usaha sudah cukup tertekan selama pandemi covid-19
berlangsung. Dimana cashflow perusahaan turut terganggu.

"Jadi, disamping rumusnya (dalam PP 78/2015) memang seperti itu, yang kedua juga memang
kondisi ekonomi kita dan dunia usaha juga seperti yang saat ini. Jadi kita lihat memang sesuai
dengan rumusan yang ada, pertumbuhan ekonomi kita yang seperti ini, ya UMP tahun depan
mungkin tidak ada kenaikan," kata Sarman.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan meskipun omnibus law UU Cipta Kerja telah
disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 lalu, pengaturan dan penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) di 2021 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang
pengupahan.
"Nah, terkait dengan upah minimum tahun 2021. Saya kira kalau kita sementara ini acuan
tentang penetapan upah minimum itu adalah berdasarkan PP 78 tahun 2015," kata Ida dikutip
dari keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Kata Ida, seharusnya pengaturan UMP 2021 tidak lagi mengikuti PP Nomor 78 tahun 2015,
lantaran ada pengaturan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun akan ada peninjauan Komponen
Hidup Layak (KHL) yang jatuhnya pada tahun 2021.

"Memang ada perubahan komponen komponen KHL untuk tahun 2021 ini," ujarnya.

Apalagi di masa pandemi covid-19 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia minus hingga -5,32
persen. Maka dari itu, Ida mengatakan kemungkinan penetapan UMP tidak akan naik
sebagaimana mestinya, dikarenakan kondisi perekonomian tanah air ini yang belum kondusif.

"Namun demikian kita semua tahu akibat dari pandemi Covid-19 ini pertumbuhan ekonomi kita
minus. Saya kira tidak memungkinkan bagi kita menetapkan secara normal sebagaimana
Peraturan Pemerintah maupin sebagaimana undang-undang peraturan perundang-undangan,"
jelasnya.

252