Page 273 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 273
Di hari yang sama, Direktur Pengupahan Kemenaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan
pihaknya akan mulai membahas aturan turunan Omnibus Law, khusus klaster ketenagakerjaan.
Total ada 3 Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) dan satu Revisi PP.
Pembahasan dilakukan pada Senin besok, 19 Oktober 2020. "Kami akan undang semua federasi
konfederasi serikat pekerja dan organisasi pengusaha, KADIN, APINDO," kata dia dalam diskusi
Kovid Psikologi.
Adapun keempat beleid yang akan dibahas yaitu pertama, Rancangan PP tentang Penggunaan
Tenaga Kerja Asing. Kedua, Rancangan PP tentang Hubungan Kerja, Waktu Kerja, dan Waktu
Istirahat serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Ketiga, Rancangan PP tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Keempat, Revisi PP tentang Pengupahan.
Dia menyampaikan ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar
dan bergelombang. "Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak
mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," kata Said Iqbal
dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Oktober 2020.
FAJAR PEBRIANTO.
272
