Page 277 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 277
Ringkasan
Pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja
dinilai sudah melibatkan partisipasi semua pihak, terutama kaum buruh dan pekerja. Bahkan,
banyak saran dari kelompok pekerja dan buruh sudah diakomodasi dalam RUU inisiatif
pemerintah itu. Berdasar itu, pemerintah menyesali ada pihak yang menuding Omnibus Law itu
lemah dalam pelibatan partisipasi publik.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pembahasan
dengan DPR RI dalam menyusun RUU Omnibus Law bahkan mencapai 64 kali pertemuan. Dalam
konteks ketenagarkerjaan, pemerintah juga mendapat mandat untuk melaksanakan dan
mengawal klaster ketenagakerjaan.
KEMENAKER SEBUT PEMBAHASAN RUU CIPTA KERJA SUDAH LIBATKAN SEMUA
PIHAK
Pembahasan dan penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja
dinilai sudah melibatkan partisipasi semua pihak, terutama kaum buruh dan pekerja. Bahkan,
banyak saran dari kelompok pekerja dan buruh sudah diakomodasi dalam RUU inisiatif
pemerintah itu. Berdasar itu, pemerintah menyesali ada pihak yang menuding Omnibus Law itu
lemah dalam pelibatan partisipasi publik.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan, pembahasan
dengan DPR RI dalam menyusun RUU Omnibus Law bahkan mencapai 64 kali pertemuan. Dalam
konteks ketenagarkerjaan, pemerintah juga mendapat mandat untuk melaksanakan dan
mengawal klaster ketenagakerjaan.
"Prosesnya kami selalu melibatkan berbagai serikat pekerja dan buruh. Kami mencatat ada 9 kali
pertemuan yang kami lakukan, tim Tripartit antara Apindo, kemudian ada serikat pekerja dan
serikat buruh," kata Anwar dalam diskusi virtual, Sabtu (17/10).
Anwar menekankan aspek demokrasi menjadi dasar dalam membahas RUU Omnibus Law itu.
Karena itu, pemerintah menyadari ada perbedaan pendapat antara yang setuju dan tidak
mengenai pembahasan klaster tenaga kerja. Namun, Anwar mengingatkan, Kementerian
Ketenagakerjaan sudah memperjuangkan setiap aspirasi buruh.
"Dalam dialog ada yang memang kita proses memberi, tetapi juga harus menerima. Sehingga
dengan begini Kementerian Ketenagakerjaan berdiri di dua sisi, satu sisi memang memberikan
perlindungan yang optimal agar yang namanya pekerja, buruh terlindungi. Namun demikian kita
juga harus memperhatikan aspek yang lain," tuturnya.
Menurutnya, RUU Omnibus Law yang sudah disahkan pada 5 Oktober 2020 lalu menjadi UU
bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Hal ini melihat penduduk usia kerja
produktif Indonesia yang mencapai 197,91 juta. Sementara angka pekerja yang tidak penuh
atau pengangguran mencapai 45,84 juta orang. Angka ini terus bertambah setiap tahun
mengingat datangnya tenaga kerja baru.
"Ini adalah mengapa RUU ini dinamakan Cipta Kerja. Artinya kita butuh investasi, tetapi saat
bersamaan kita bagaimana merespons menciptakan berbagai peluang pekerjaan," kata Anwar.
Anwar juga mencatat ada beberapa penolakan buruh terkait isu tenaga kerja asing (TKA).
Namun, Anwar mengingatkan bahwa UU Omnibus Law sama sekali tidak memberikan ruang
kepada TKA untuk masuk. TKA yang masuk hanya boleh memiliki kompetensi khusus yang tidak
dimiliki tenaga Indonesia dan terikat dalam waktu.
276
