Page 280 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 280
"Masih terbuka (untuk diakomodasi). Setidaknya akan ada 35 Peraturan Pemerintah dan lima
Peraturan Presiden yang disiapkan sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja," ujar Moeldoko
dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu (17/10).
Dia mengatakan pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan masih memberikan kesempatan
dan akses kepada teman-teman pekerja dan buruh untuk ikut memikirkan bagaimana mereka
menanggapi isi UU Cipta Kerja.
Dia menekankan UU Cipta Kerja merupakan sarana mengangkat martabat bangsa dalam
kompetisi global. Eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang maju harus ditunjukkan pada dunia.
"Tenaga kerja kita, buruh, petani, nelayan tidak boleh kalah dalam persaingan. Berlakunya
undang-undang ini akan menandai berakhirnya masa kemarau bahagia," jelas dia.
Lebih jauh dia menjelaskan di seluruh kawasan Asia Tenggara saat ini terjadi sebuah angin
perubahan. Sehingga seluruh pihak harus sepakat untuk membuat bangsa Indonesia sebagai
sebuah himpunan yang lebih sempurna.
"Kita harus menjadi bangsa yang bisa mengantisipasi perkembangan lingkungan yang sangat
dinamis," jelasnya.
Terlebih, kata dia, dari sisi logistik Indonesia masih menjadi negara Asia dengan biaya logistik
paling mahal, di mana angkanya mencapai 24 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Hal ini membuat Indonesia kalah bersaing dibandingkan negara Asia lainnya. "Sebut saja vietnam
dengan biaya logistik 20 persen, Thailand 15 persen, Malaysia 13 persen, Jepang dan Singapura
biaya logistiknya hanya delapan persen," ujar dia.
Efisiensi dalam UU Cipta Kerja menurutnya akan memangkas ekonomi biaya tinggi. Maka itulah
banyak perizinan panjang yang dipotong sehingga menutup peluang korupsi.
"Akibatnya UU Cipta Kerja membuat banyak pihak yang 'kursinya panas' karena kehilangan
kesempatan," nilainya. Ant/N-3.
279
