Page 285 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Judul Kemenaker: Pembahasan UU Ciptaker Sudah Libatkan Publik
Nama Media republika.co.id
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://republika.co.id/berita/qic2fx354/kemenaker-pembahasan-uu-
ciptaker-sudah-libatkan-publik
Jurnalis Bayu Hermawan
Tanggal 2020-10-17 13:38:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kami mencatat ada
sembilan kali pertemuan yang kami lakukan, Tim Tripartit antara Apindo, kemudian ada serikat
pekerja dan serikat buruh

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Dalam dialog ada
yang memang kita proses memberi, tetapi juga harus menerima. Dengan begini, Kementerian
Ketenagakerjaan berdiri di dua sisi, satu sisi memang memberikan perlindungan yang optimal
agar yang namanya pekerja, buruh terlindungi

neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Ini adalah mengapa
UU ini dinamakan Cipta Kerja, artinya kita butuh investasi, tetapi saat bersamaan kita merespons
bagaimana menciptakan berbagai peluang pekerjaan
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Contohnya adalah
yang mereka memiliki keahlian yang sangat spesifik, yang memang kita tidak ada. Seandainya
mesin itu rusak, misalnya, makanya. bekerja dengan jangka waktu tertentu

negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Artinya kalau
perusahaan mempekerjakan orang, biasanya mulai dari nol lagi, disini tidak. Pengusaha alih daya
harus mengakui catatan-catatan pekerjaan yang sudah dilakukan pekerja sebelumnya. Dan ini
akan diperhitungkan sebagai komponen tentunya besaran gaji

Ringkasan

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi mengatakan pembahasanUU
Cipta Kerjasudah melibatkan berbagai partisipasi publik termasuk pengusaha dan serikat pekerja.
Ia mengatakan, pemerintah juga telah berupaya untuk memperjuangkan setiap aspirasi buruh
agar hak-hak mereka terlindungi.

Anwar mengatakan aspek demokrasi menjadi dasar dalam membahas regulasi tersebut karena
pemerintah menyadari adanya pro dan kontra terkait pembahasan pasal di klaster

284