Page 281 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 281
Judul Kemenaker Tegaskan Pembahasan UU Cipta Kerja Libatkan Publik
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenaker-tegaskan-
pembahasan-uu-cipta-kerja-libatkan-publik.html
Jurnalis Iqbal Fadil
Tanggal 2020-10-17 14:17:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Kami mencatat ada
sembilan kali pertemuan yang kami lakukan, Tim Tripartit antara Apindo, kemudian ada serikat
pekerja dan serikat buruh
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Dalam dialog ada
yang memang kita proses memberi, tetapi juga harus menerima. Dengan begini, Kementerian
Ketenagakerjaan berdiri di dua sisi, satu sisi memang memberikan perlindungan yang optimal
agar yang namanya pekerja, buruh terlindungi
neutral - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Ini adalah mengapa
UU ini dinamakan Cipta Kerja, artinya kita butuh investasi, tetapi saat bersamaan kita merespons
bagaimana menciptakan berbagai peluang pekerjaan
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Contohnya adalah
yang mereka memiliki keahlian yang sangat spesifik, yang memang kita tidak ada. Seandainya
mesin itu rusak, misalnya, maka dia bekerja dengan jangka waktu tertentu
negative - Anwar Sanusi (Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan) Artinya kalau
perusahaan mempekerjakan orang, biasanya mulai dari nol lagi, di sini tidak. Pengusaha alih
daya harus mengakui catatan-catatan pekerjaan yang sudah dilakukan pekerja sebelumnya. Dan
ini akan diperhitungkan sebagai komponen tentunya besaran gaji
Ringkasan
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan pembahasan UU
Cipta Kerja sudah melibatkan berbagai partisipasi publik termasuk pengusaha dan serikat
pekerja.Ia mengatakan aspek demokrasi menjadi dasar dalam membahas regulasi tersebut
karena pemerintah menyadari adanya pro dan kontra terkait pembahasan pasal di klaster
ketenagakerjaan.
280
