Page 313 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 313

KEPALA  Badan  Koordinasi  Penanaman  Modal  (BKPM)  Bahlil  Lahadalia  mengatakan,  Undang-
              Undang  ini  menjamin  lulusan  kuliah  menjadi  pengusaha.  Tentu  dengan  kemudahan  yang
              diberikan.

              "Untuk jadi pengusaha Usaha Mikro dan Kecil (UMK) hanya perlu NIB (Nomor Induk Berusaha).
              Semuanya, elektronik lewat OSS (Online Single Submission), 3 jam beres. Sangat mudah jadi
              pengusaha " kata Bahlil, kemarin.

              Karena itu, dia berharap, lulusan perguruan tinggi tidak hanya memilih menjadi Pegawai Negeri
              Sipil  (PNS),  karyawan  atau  pekerja.  Namun  bisa  menjadi  pengusaha  untuk  membantu
              pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan.

              Selama  ini,  menurut  Bahlil,  minimnya  minat  lulusan  perguruan  tinggi  yang  memilih  menjadi
              pengusaha di antaranya karena pengurusan perizinan usaha yang berbelit-belit. Nah, semua ini
              dibenahi dengan adanya Undang-Undang Ciptaker.

              Bahlil mengatakan, pembuatan Undang-Undang Ciptaker dilatarbelakangi kondisi objektif bangsa
              Indonesia. Di mana tenaga kerja yang ada saat ini sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua,
              yang sedang mencari lapangan pekerjaan.

              Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta. Belum lagi kondisi pandemi Covid-19 yang
              memberikan dampak bagi pekerja.

              Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 3,5 juta tenaga kerja terkena PHK (Pemutusan
              Hubungan Kerja). Kamar Dagang Dan Industri (Kadin) Indonesia mencatat sekitar 5 juta orang
              yang  terkena  PHK  akibat  Corona.  Dengan  demikian,  total  lapangan  pekerjaan  yang  perlu
              disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta.

              Menurut Bahlil. untuk memberikan solusi bagi 15 juta pencari pekerjaan ini. maka negara harus
              menciptakan lapangan pekerjaan. Semua itu tidak mungkin terserap lewat penerimaan Pegawai
              Negeri Sipil (PNS). Badan Usaha Milik Negara (BUMN), TNI maupun Polri.

              Karena  itu,  timbul  satu  konsep  dasar  bahwa  untuk  menciptakan  lapangan  pekerjaan  harus
              melalui sektor swasta.

              "Instrumen  sektor  swasta  inilah  yang  dimaksud  dengan  investasi.  Karena  investasi  dapat
              menciptakan lapangan pekerjaan," ucap Bahlil.

              Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, Undang-
              Undang Cipta Kerja makin memudahkan pengusaha menarik investor untuk mengembangkan
              bisnisnya.

              "Dengan adanya tambahan modal dari luar, UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) bisa naik
              kelas dan membesarkan usahanya," kata Hariyadi kepada Rakyat Merdeka.

              Yang  paling  utama,  kata  dia,  makin  mudahnya  proses  perizinan  usaha  diharapkan  bisa
              meningkatkan  lahirnya  bisnis-bisnis  baru,  yang  berujung  pada  terbukanya  banyak  lapangan
              pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

              Undang-Undang  Cipta  Kerja  juga  diharapkan  meningkatkan  kesejahteraan  pekerja,  sehingga
              mendorong peningkatan konsumsi masyarakat.nov







                                                           312
   308   309   310   311   312   313   314   315   316   317   318