Page 308 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 308
Ketenagakerjaan. Pasalnya, tak sedikit di antara mereka yang masih awam dan belum
memahami hak-haknya terkait pesangon.
Padahal, pengetahuan ini penting sebagai landasan pekerja dalam menuntut pesangon kepada
perusahaan, baik jika terjadi pemutusan kerja maupun jika karyawan hendak mengundurkan diri
dari sebuah perusahaan. Jika Anda seorang buruh atau pekerja hal-hal ini perlu diketahui
sebelum menuntut pesangon.
Perbedaan Karyawan PHK dan Mengundurkan DiriSeperti telah disebutkan sebelumnya, secara
umum, ketentuan terkait besaran pesangon terbagi menjadi dua yakni pesangon karyawan
terkena PHK maupun karyawan mengundurkan diri (resign).
Pengamat Ketenagakerjaan Timboel Siregar menyampaikan karyawan dapat terkena PHK jika
terjadi kondisi yang tertera dalam Pasal 61 UU Ketenagakerjaan antara lain, pekerja meninggal
dunia, jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, dan adanya putusan pengadilan atau
penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap.
Selain itu, PHK juga dapat terjadi dengan adanya keadaan atau kejadian tertentu yang
melanggar perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Kondisi ini
dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
Sementara, karyawanresignadalah berakhirnya hubungan kerja atas kemauan atau keinginan
karyawan. Dalam Pasal 162 ayat (3) UU Ketenagakerjaan disebutkan pengunduran diri harus
memenuhi syarat.
Pertama, mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari
sebelum tanggal mulai pengunduran diri.
Kedua, tidak terikat dalam ikatan dinas.
Ketigatetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal berlakunya pengunduran diri.
Hak Pesangon Karyawan Kena PHKDalam UU Ketenagakerjaan, aturan pesangon bagi karyawan
yang terkena PHK diatur dalam Pasal 156 ayat (1) yang berbunyi:"Dalam hal terjadi pemutusan
hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan
masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima."Sementara itu, besaran uang
pesangon bagi karyawan terkena PHK diatur dalam pasal 156 ayat (2). sementara uang
penghargaan masa kerja diatur lebih lanjut pada pasal 156 ayat (3).
Terkait dengan uang penggantian hak, ketentuannya diatur dalam Pasal 156 ayat (4) yang
menjelaskan bahwa uang penggantian yang dimaksud terdiri dari hak cuti yang belum diambil
oleh karyawan, ongkos pulang bagi karyawan ke tempat ia pernah diterima kerja, dan
penggantian uang perumahan dan perawatan.
Namun, dalam UU Ciptaker, penggantian uang perumahan dan perawatan dihapus. Sehingga,
uang penggantian hak ini hanya bisa diperoleh jika terdapat dalam perjanjian kerja.
Hak Pesangon Karyawan ResignKaryawan yang mengajukanresigntak akan mendapatkan uang
pesangon maupun uang penghargaan masa kerja melainkan uang penggantian hak dan uang
pisah. Hal ini diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 162 ayat (1)
dan (2).
Sedangkan besaran uang penggantian hak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal
156 ayat (4).
307
