Page 307 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 307
Judul Ketahui Hak-hak Pekerja untuk Mendapat Pesangon
Nama Media cnnindonesia.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201016104328-83-
559107/ketahui-hak-hak-pekerja-untuk-mendapat-pesangon
Jurnalis redaksi
Tanggal 2020-10-17 09:14:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Aloysius Uwiyono (Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Guru Besar Hukum
Perburuhan Universitas Indonesia (UI)) Karena tak ada paksaan dalam PHI, dia bisa sampai
berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Kalau pun sampai putusan MA, dia masih harus lakukan
Aanmaning ke Pengadilan negeri untuk memaksa perusahaan menjalankan putusan
Ringkasan
Urusan pesangon jadi topik yang ramai diperbincangkan setelah Undang-undang (UU) Cipta
Kerja atauOmnibus LawCiptaker disahkan DPR pada 5 Oktober lalu. Tak hanya dari kalangan
pekerja, komentar terkaitpesangonjuga datang pengacara senior Hotman Paris Hutapea.
Lewat akun Instagram pribadinya, ia memberi masukan soal pentingnya aturan terkait durasi
penyelesaian perkara pesangon yang membutuhkan waktu 1-2 tahun. Durasi itu merupakan
proses penyelesaian perkara dari pelaporan pekerja ke Kementerian Ketenagakerjaan, lalu ke
pengadilan perburuhan, hingga ke Mahkamah Agung (MA).
KETAHUI HAK-HAK PEKERJA UNTUK MENDAPAT PESANGON
Urusan pesangon jadi topik yang ramai diperbincangkan setelah Undang-undang (UU) Cipta
Kerja atauOmnibus LawCiptaker disahkan DPR pada 5 Oktober lalu. Tak hanya dari kalangan
pekerja, komentar terkaitpesangonjuga datang pengacara senior Hotman Paris Hutapea.
Lewat akun Instagram pribadinya, ia memberi masukan soal pentingnya aturan terkait durasi
penyelesaian perkara pesangon yang membutuhkan waktu 1-2 tahun. Durasi itu merupakan
proses penyelesaian perkara dari pelaporan pekerja ke Kementerian Ketenagakerjaan, lalu ke
pengadilan perburuhan, hingga ke Mahkamah Agung (MA).
Terlepas dari hal-hal tersebut, UU Ciptaker telah membuat para buruh atau pekerja kembali
membaca ulang ketentuan terkait pesangon dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
306
