Page 305 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Judul Pakar Hukum Ketenagakerjaan Soroti Logika Keliru UU Cipta Kerja
Nama Media tempo.co
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://nasional.tempo.co/read/1396788/pakar-hukum-
ketenagakerjaan-soroti-logika-keliru-uu-cipta-kerja
Jurnalis Budiarti Utami Putri
Tanggal 2020-10-17 09:25:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Nabiyla Risfa Izzati (Dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada,) Pemerintah lupa ada hal yang sangat tidak seimbang antara pekerja dan
pengusaha

negative - Nabiyla Risfa Izzati (Dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada,) Ketika negara bersikap netral, ketika aturannya tidak secara eksplisit melindungi
pekerja, itu sebenarnya pemerintah secara tidak langsung sedang berada di pihak yang
melindungi pengusaha

negative - Nabiyla Risfa Izzati (Dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada,) Jadi salah satu yang berubah adalah hilangnya kewajiban perusahaan untuk
menunggu penetapan PHI untuk PHK
negative - Nabiyla Risfa Izzati (Dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada,) Itu logika yang menggampangkan dan tidak peka terhadap kondisi sosiologis
pekerja itu sendiri

Ringkasan
Jakarta- Dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa
Izzati menilai ada kekeliruan logika yang digunakan pemerintah dalam menetapkan aturan
ketenagakerjaan di Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menurut Nabiyla, ketentuan-
ketentuan dalam omnibus law itu cenderung merugikan pekerja atau menimbulkan
ketidakpastian hukum karena bersifat abu-abu.

PAKAR HUKUM KETENAGAKERJAAN SOROTI LOGIKA KELIRU UU CIPTA KERJA

Dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati
menilai ada kekeliruan logika yang digunakan pemerintah dalam menetapkan aturan
ketenagakerjaan di Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Menurut Nabiyla, ketentuan-
304