Page 303 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 303

Ringkasan

              KONDISI demografi Indonesia yang menuntut jutaan lapangan kerja baru tiap tahun ditambah
              kondisi  pandemi  dan  resesi  dianggap  sebagai  faktor  krusial  hadirnya  Omnibus  Law  Undang-
              Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Namun, sejumlah pihak masih menilai UU Ciptaker elitis dan
              terkesan tidak berpihak pada pekerja.

              Menurut  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah,  UU  Ciptaker  adalah  upaya  mencari  titik
              keseimbangan  antara  melindungi  yang  bekerja  dan  membuka  lapangan  kerja.  "Antara
              memastikan  hak  pekerja  dan  dunia  usaha  tidak  terlalu  tertekan  agar  bisa  ekspansi.  Ini  titik
              kompromi UU Ciptaker," katanya dalam program Economic Challenges di Metro TV, tadi malam.



              UU CIPTAKER SOLUSI MENCARI TITIK KESEIMBANGAN
              KONDISI demografi Indonesia yang menuntut jutaan lapangan kerja baru tiap tahun ditambah
              kondisi  pandemi  dan  resesi  dianggap  sebagai  faktor  krusial  hadirnya  Omnibus  Law  Undang-
              Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Namun, sejumlah pihak masih menilai UU Ciptaker elitis dan
              terkesan tidak berpihak pada pekerja.

              Menurut  Menteri  Ketenagakerjaan  Ida  Fauziyah,  UU  Ciptaker  adalah  upaya  mencari  titik
              keseimbangan  antara  melindungi  yang  bekerja  dan  membuka  lapangan  kerja.  "Antara
              memastikan  hak  pekerja  dan  dunia  usaha  tidak  terlalu  tertekan  agar  bisa  ekspansi.  Ini  titik
              kompromi UU Ciptaker," katanya dalam program Economic Challenges di Metro TV, tadi malam.

              Untuk itu, lanjut dia, upaya membuka lapangan kerja dan usaha dengan melindungi pekerja dan
              pengusaha  tidak  bisa  dipertentangkan.  Tanggung  jawab  pemerintah  justru  menyediakan
              lapangan pekerjaan.
              Adapun substansi klaster ketenagakerjaan dibangun agar tenaga kerja di Indonesia semakin
              kompetitif dan berdaya saing. Ida mengatakan suplai tenaga kerja yang kompeten dan berdaya
              saing jadi aspek krusial bagi iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.

              "Jadi UU Ciptaker ini juga untuk menjawab fenomena industri 4.0 dan ekonomi digital. Prinsip
              UU Ciptaker menyasar perlindungan tenaga kerja, kelompok pekerja yang masih eksis, pencari
              kerja, dan pekerja pada sektor UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah)," jelas Menaker.

              Pada proyeksi rencana tenaga kerja 2020-2024 Kemenaker, Ida menyebut kebutuhan tenaga
              kerja  diproyeksikan  naik  menjadi  138,83  juta  pada  2024.  "Artinya  ada  peningkatan  12  juta
              pekerja dari 2019 atau 2 juta per tahun. Setiap tahun kita butuh sekitar 2 juta lapangan kerja
              untuk menyerap tenaga kerja baru," pungkasnya.

              Saling  membutuhkanKetua  Umum  Kamar  Dagang  dan  Industri  (Kadin)  Indonesia  Rosan  P
              Roeslani menjelaskan kepentingan pengusaha dan pekerja itu sama yaitu saling membutuhkan
              dan  menyejahterakan.  "Aset  terbesar  perusahaan  itu  manusia  atau  SDM.  Jadi  tak  mungkin
              pengusaha ingin melakukan di luar kepatutan pada aset terbesarnya," katanya.

              Salah  satu  tujuan  UU  Ciptaker  juga  meningkatkan  daya  saing  SDM  agar  tercipta  lapangan
              pekerjaan. "Jika ditarik ke belakang, itu (faktor terciptanya lapangan kerja) ialah investasi, baik
              pengusaha nasional maupun luar. Untuk bisa menarik investasi harus meningkatkan daya saing,
              produktivitas, iklim investasi, itu semua ada di Omnibus Law."Ia optimistis meski kini di tengah
              pandemi, kesempatan menciptakan investasi baru tetap terbuka. "Pemerintah AS, Eropa, dan
              Jepang  sudah  memerintahkan  perusahaan-perusahaan  di  Tiongkok  untuk  keluar.  Mereka
              melihatnya ke negara-negara ASEAN," jelas Rosan.


                                                           302
   298   299   300   301   302   303   304   305   306   307   308