Page 298 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 298
SIDARTO DANUSUBROTO: UU CIPTA KERJA AKAN PANGKAS DAN TENGGELAMKAN
MAFIA BIROKRASI
Sidarto Danusubroto/Net
Omnibus law UU Cipta Kerja dinilai sebagai upaya reformasi besar yang dilakukan pemerintah
untuk bisa menjadikan Indonesia lebih kompetitif dalam menggaet investor.
Beleid anyar ini, dinilai akan bisa mendukung pemulihan ekonomi sekaligus mendorong
pertumbuhan jangka panjang karena UU Cipta Kerja menghapus berbagai pembatasan besar
pada investasi dan memberi sinyal bahwa Indonesia terbuka untuk bisnis.
Tokoh senior politik Sidarto Danusubroto menilai, UU Cipta Kerja, telah diakui oleh Bank Dunia
sebagai terobosan besar untuk mengakselerasi ekonomi.
"Substansi UU ini diakui Bank Dunia, dan dibutuhkan, juga sebagai terobosan untuk memajukan
ekonomi. UU Cipta Kerja ini juga merampingkan mafia birokrasi yang selam ini menguasai
perizinan, mafia ini telah lama ada dalam kehidupan ekonomi, menjadi parasit, dan UU Cipta
Kerja memangkas itu," ujar Sidarto dalam siaran pers, Sabtu (17/10).
Menurut Sidarto, UU Cipta Kerja sebagaimana diakui Bank Dunia, sebagai terobosan yang ampuh
untuk mengundang investasi dan mengefisienkan birokrasi. Dimana birokrasi yang selama ini
menjadi hambatan dipangkas habis.
Hanya saja, berbagai hal positif itu justru tertutupi hoax, digerakkan oleh mereka yang tak ingin
birokrasi makin efisien. Juga digerakkan oleh kepentingan politik jangka pendek yang justru
merugikan kepentingan publik yang lebih besar.
"Hoax telah menjungkirbalikkan materi UU Cipta Kerja, tanpa membaca mengetahui isi, mereka
asal menolak. Terutama anak muda yang terpapar paham radikalisme. Selama 7 bulan di rumah
social distancing, lalu terpapar hoax, diajak keluar melepaskan kejenuhan dan asal teriak, dia
tidak tahu isinya," papar Sidarto.
Dalam keterangan yang sama, antropolog Kartini Sjahrir menambahkan, nilai positif UU Cipta
Kerja tidak masuk ke publik, karena kultur masyarakat yang masih lebih percaya desas desus,
hoax. Juga, belum sampai pada tahap literasi dan belum sampai tahap tradisi oral dimana setiap
tuntutan disampaikan melalui jalur formal maupun informal leader. Tidak melalui jalur jalur
anarkis.
Di sisi lain, dalam UU Cipta Kerja ada berbagai kepentingan politik, terutama kelompok yang anti
dengan berbagai terobosan Presiden Jokowi, punya motif jangka pendek sehingga memutar
cerita, membiarkan publik termakan hoaks.
Padahal, dalam UU Cipta Kerja, ada poin penting lain dimana sektor usaha kecil justru makin
dimudahkan, dari sisi perizinan. Bahwa UU Cipta Kerja tak sempurna, ada kekuarangan, bisa
diperbaiki di aturan turunan.
Pakar Teknologi Informasi Marsudi Wahyu Kisworo menilai, UU Cipta Kerja sejatinya memberi
kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pengusaha karena berbagai aturan terutama
perizinan menjadi lebih ringkas.
"UU Cipta Kerja mempermudah menjadi pengusaha karena perizinan menjadi lebih mudah. Hal
ini perlu diketahui masyakat luas, sampaikan melalui berbagai instrumen informasi. Karena
seringkali, mereka yang keberatan tidak mengerti substansi namun ditarik oleh kelompok yang
tak ingin Indonesia makin baik," ujar Marsudi.
297
