Page 294 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Pada Kamis malam (15/10), Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)KH Said Aqil
Siroj dan Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar menemui Wakil Presiden RI KH Ma'ruf Amin di
Rumah Dinas Wapres, Jakarta Pusat.

Kehadiran Kiai Said dan Kiai Miftach di kediaman Wapres untuk bersilaturahim sekaligus
menyampaikan beberapa poin ketidakberesan undang-undang cipta kerja yang diprotes
masyarakat. KH Said mengatakan, poin-poin UU Cipta Kerja yang dianggap keliru oleh PBNU
telah dirangkum dan dicatat dalam draf rekomendasi PBNU. Kiai Said dalam pertemuan itu
sekaligus menyerahkan draf kritik PBNU atasUU Cipta Kerja.

"Masih banyak catatan yang kami kritisi, kritik lho ya, bukan berarti kami menentang, tapi kritik.
Hal yang masih belum berpihak pada rakyat, antara lain soal tambang, kontrak (pekerja lepas)
yang tidak dibatasi. Jadi kami juga secara resmi sampaikan delapan poin," kata Kiai Said usai
sowan ke Wapres Kiai Ma'ruf Amin.

Sementara itu, Wapres KH Ma'ruf Amin memberikan dua solusi atas masalah itu. Pertama, PBNU
diharapkan segera menyerahkan konsep yang pas terkait UU Cipta Kerja. Kedua, jika ternyata
konsep tersebut tidak terakomodasi oleh pemerintah atas berbagai hal, maka dipersilakan
menguji materi di Mahkamah Konstitusi.

Jangan Salah! PBNU Tak Hambat Demokrasi, Ini Keselamatan Nyawa Kiai Said menambahkan,
UU Cipta Kerja bersifat eksklusif, elitis dan tidak berpihak kepada rakyat kebanyakan. Pemerintah
harus meninjau kembali atas kebijakan yang telah ditetapkan agar suasana kebangsaan kembali
kondusif.

Atas polemik UU Cipta Kerja Omnibus Law tersebut, PBNU mendesak pemerintah untuk
melakukan komunikasi dan dialog terbuka dengan tokoh-tokoh masyarakat, untuk menguraikan
lebih dalam mengenai UU Cipta Kerja tersebut. Jika perlu, aturan turunan yang akan dikeluarkan
perlu mengakomodasi saran tokoh masyarakat.

"Jadi bagaimana supaya ini terbangun persepsi yang positif, bahwa UU ini betul-betul demi
rakyat, pro-rakyat, pro-buruh, pro-grassroot. Jadi jangan kelihatan elitis, kelihatan eksklusif dan
politis," kata Kiai Said.

Menanggapi kritik PBNU tersebut, Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan Wapres
menerima saran dari PBNU tersebut. Bahkan dalam kesempatan itu, Kiai Ma'ruf Amin meminta
PBNU ikut mendinginkan suasana yang tegang terkait pro kontra UU Cipta Kerja"NU diminta
untuk menampung berbagai hasil rekomendasinya dan diharapkan juga NU dapat ikut
mendinginkan suasana. Wapres juga mempersilakan PBNU untuk mengajukan gugatan uji materi
terhadap UU tersebut, apabila usulan dari PBNU tersebut dirasa sulit diadopsi melalui peraturan
pemerintah (PP), peraturan presiden (perpres) maupun regulasi lainnya," kata Baidlowi.

293