Page 291 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Ringkasan

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 kemungkinan tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini
merujuk pada ketentuan dalam PP 78/2015, dimana perhitungan UMP didasarkan pada
perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan.Sementara dalam kondisi pandemi
covid-19 ini, Indonesia telah mencatatkan kontraksi pada kuartal II, yang bahkan diprediksi
berlanjut hingga kuartal IV 2020. Begitu pula daengan inflasi, Badan Pusat Statistik (BPS)
mengumumkan deflasi 3 kali berturut-turut sejak Juli hingga September 2002.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan meskipun omnibus law UU Cipta Kerja telah
disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 lalu, pengaturan dan penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) di 2021 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang
pengupahan.

TETAP PAKAI FORMULA PP PENGUPAHAN, UMP 2021 SIAP-SIAP TAK NAIK

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 kemungkinan tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini
merujuk pada ketentuan dalam PP 78/2015, dimana perhitungan UMP didasarkan pada
perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan.

"Jadi untuk UMP tahun depan masih mengacu pada PP 78/2015. Rumusannya adalah UMP tahun
berjalan dikali dengan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahun 2020," ujar Ketua Umum DPD
Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman Simanjorang
kepadaLiputan6.com, Sabtu (17/10/2020).

Sementara dalam kondisi pandemi covid-19 ini, Indonesia telah mencatatkan kontraksi pada
kuartal II, yang bahkan diprediksi berlanjut hingga kuartal IV 2020. Begitu pula daengan inflasi,
Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan deflasi 3 kali berturut-turut sejak Juli hingga
September 2002.

Di sisi lain, Sarman mengaku dunia usaha sudah cukup tertekan selama pandemi covid-19
berlangsung. Dimana cashflow perusahaan turut terganggu.

"Jadi, disamping rumusnya (dalam PP 78/2015) memang seperti itu, yang kedua juga memang
kondisi ekonomi kita dan dunia usaha juga seperti yang saat ini. Jadi kita lihat memang sesuai
dengan rumusan yang ada, pertumbuhan ekonomi kita yang seperti ini, yaUMPtahun depan
mungkin tidak ada kenaikan," kata Sarman.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan meskipun omnibus law UU Cipta Kerja telah
disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 lalu, pengaturan dan penetapan Upah Minimum Provinsi
(UMP) di 2021 masih mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang
pengupahan.

"Nah, terkait dengan upah minimum tahun 2021. Saya kira kalau kita sementara ini acuan
tentang penetapan upah minimum itu adalah berdasarkan PP 78 tahun 2015," kata Ida dikutip
dari keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Kata Ida, seharusnya pengaturan UMP 2021 tidak lagi mengikuti PP Nomor 78 tahun 2015,
lantaran ada pengaturan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun akan ada peninjauan Komponen
Hidup Layak (KHL) yang jatuhnya pada tahun 2021.
"Memang ada perubahan komponen komponen KHL untuk tahun 2021 ini," ujarnya.

290