Page 301 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

bisa mendukung pemulihan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan jangka panjang karena
UU Cipta Kerja menghapus berbagai pembatasan besar pada investasi dan memberi sinyal bahwa
Indonesia terbuka untuk bisnis. Tokoh senior politik Sidarto Danusubroto menilai, undang-
undang Cipta Kerja, telah diakui oleh Bank Dunia sebagai terobosan besar untuk mengakselerasi
ekonomi.

"Substansi UU ini diakui Bank Dunia, dan dibutuhkan, juga sebagai terobosan untuk memajukan
ekonomi. UU Cipta Kerja ini juga merampingkan mafia birokrasi yang selam ini menguasai
perizinan, mafia ini telah lama ada dalam kehidupan ekonomi, menjadi parasit, dan UU Cipta
Kerja memangkas itu," ujar Sidarto, dalam dialog obrolan santai bertema Omnibus Law dan
Covid-19, Jumat malam (16/10).

Menurut Sidarto, UU Cipta Kerja, sebagaimana diakui Bank Dunia, sebagai terobosan yang
ampuh untuk mengundang investasi dan mengefisienkan birokrasi. Dimana birokrasi yang
selama ini menjadi hambatan dipangkas habis. Hanya saja, berbagai hal positif itu justru tertutupi
hoaks, digerakkan oleh mereka yang tak ingin birokrasi makin efisien. Juga digerakkan oleh
kepentingan politik jangka pendek yang justru merugikan kepentingan publik yang lebih besar.
"Hoaks telah menjungkirbalikkan materi UU Cipta Kerja, tanpa membaca mengetahui isi, mereka
asal menolak. Terutama anak muda yang terpapar paham radikalisme. Selama 7 bulan di rumah
social distancing, lalu terpapar hoaks, diajak keluar melepaskan kejenuhan dan asal teriak, dia
tidak tahu isinya," papar Sidarto.
Antropolog Kartini Sjahrir menambahkan, nilai positif UU Cipta Kerja tidak masuk ke publik,
karena kultur masyarakat yang masih lebih percaya desas desus, hoaks. Juga, belum sampai
pada tahap literasi dan belum sampai tahap tradisi oral dimana setiap tuntutan disampaikan
melalui jalur formal maupun informal leader. Tidak melalui jalur jalur anarkis. Di sisi lain, dalam
UU Cipta Kerja ada berbagai kepentingan politik, terutama kelompok yang anti dengan berbagai
terobosan Jokowi, punya motif jangka pendek sehingga memutar cerita, membiarkan publik
termakan hoaks. Padahal, dalam UU Cipta Kerja, ada poin penting lain dimana sektor usaha kecil
justru makin dimudahkan, dari sisi perizinan. Bahwa UU Cipta Kerja tak sempurna, ada
kekuarangan, bisa diperbaiki di aturan turunan.

Pakar Teknologi Informasi Marsudi Wahyu Kisworo menilai, UU Cipta Kerja sejatinya memberi
kesempatan kepada masyarakat untuk menjadi pengusaha karena berbagai aturan terutama
perizinan menjadi lebih ringkas.

"UU Cipta Kerja mempermudah menjadi pengusaha karena perizinan menjadi lebih mudah. Hal
ini perlu diketahui masyakat luas, sampaikan melalui berbagai instrumen informasi. Karena
seringkali, mereka yang keberatan tidak mengerti substansi namun ditarik oleh kelompok yang
tak ingin Indonesia makin baik," ujar Marsudi.

Agar berbagai konten positif tersampaikan, perlu ada tim khusus yang berkomunikasi ke publik,
dan dilakukan secara terkoordinasi, semua kementerian dan lembaga pemerintah kompak satu
suara agar gaung positif bisa diterima publik.

Kata Marsudi, sejatinya UU Cipta Kerja berupaya membangkitkan daya saing, dimana itu jadi
salah satu persoalan penting yang tak pernah terselesaikan sehingga Indonesia selalu kalah oleh
negara lain.

Karena itu, Putri Kusumawardhani, Ketua Umum Pertiwi, mengajak relawan Jokowi untuk terus
aktif menjelaskan ke masyarakat sesuai bidang masing-masing gugus relawan. Sejatinya, UU
Cipta Kerja untuk membawa Indonesia maju dan sejahtera.

"Jokowi harus kita kawal sampai 2024 untuk memastikan legasi ini berjalan," pungkas Putri, yang
juga anggota Wantimpres.
300