Page 309 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 309
Sanksi Keterlambatan PesangonDalam ketentuan Pasal 156 ayat 1 UU Omnibus Law Cipta Kerja
diatur bila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon
dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
Satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling
banyak Rp400 juta. Ancaman sanksi tertuang di Pasal 185 ayat 1 di UU Ciptaker. Sanksi
dijatuhkan karena tidak membayar pesangon masuk kategori tindak pidana.
Gugatan ke Pengadilan Hubungan IndustrialJika dalam pembayaran kompensasi terdapat
kekurangan bayar atau tak sesuai ketentuan, pekerja dapat melakukan gugatan ke pengadilan
Perselisihan Hubungan Industrial. Pengamat Ketenagakerjaan sekaligus Guru Besar Hukum
Perburuhan Universitas Indonesia (UI) Aloysius Uwiyono mengatakan pelanggaran terhadap hak
pesangon yang muncul dalam PHK, masuk dalam kualifikasi perselisihan PHK.
Ia menuturkan lantaran pengusaha tak membayar hak pesangon yang timbul akibat PHK,
permasalahan itu bukan kategori perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, melainkan perselisihan hubungan industrial
sehingga penyelesaiannya masuk ke dalam kewenangan PHI.
Namun, kata Aloy, jangan kaget jika penyelesaian perkara pesangon ini membutuhkan waktu 1-
2 tahun, mulai dari pelaporan pekerja ke Kementerian Ketenagakerjaan, lalu ke pengadilan
perburuhan, hingga ke Mahkamah Agung (MA).
"Karena tak ada paksaan dalam PHI, dia bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
Kalau pun sampai putusan MA, dia masih harus lakukan Aanmaning ke Pengadilan negeri untuk
memaksa perusahaan menjalankan putusan," tandasnya.
308
