Page 437 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Hal lainnya, soal perlindungan bagi pekerja atau buruh yang menghadapi PHK, UU Cipta Kerja
juga dikatakannya tetap mengatur ketentuan dan tata cara PHK. Pemangkasan syarat dan tata
cara PHK, seperti isu yang bergulir, dibantah oleh Ida. Kemudian dalam rangka memberikan
jaminan sosial bagi pekerja atau buruh yang mengalami PHK, UU Cipta Kerja mengatur ketentuan
mengenai program jaminan sosial kehilangan pekerjaan yang manfaatnya berupa uang tunai,
akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

"UU ini lebih memberikan kepastian bahwa hak pesangon itu diterima oleh pekerja atau buruh
dengan adanya skema di samping pesangon yang diberikan oleh pengusaha, pekerja
mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan yang tidak dikenal dalam UU 13,"tutur Ida.

Ketika seseorang mengalami PHK, lanjut Ida, ia tetap diberi cash benefit. Selain itu, ia juga akan
mendapatkan akses kerja yang akan di-manage oleh pemerintah. "Hal-hal baru ini, konteksnya
adalah memberikan perlindungan kepada para pekerja dan lebih memastikan perlindungan itu
melalui skema jaminan kehilangan pekerjaan," katanya.

***

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, ingin meluruskan tudingan
hoaks dari pemerintah setelah beredarnya 12 poin pasal yang merugikan buruh di Omnibus Law
UU Cipta Kerja. Iqbal mengakui, memang upah minimum masih ada.Namun, saat ini istilahnya
menjadi UMP dan UMK Bersyarat. "Nah, yang dimaksud UMK bersyarat ini kita belum jelas," ucap
Iqbal pada Senin lalu, seperti dilaporkan Erlina Fury Santika dari Gatra.

Iqbal menolak diksi UMK Bersyarat. Acuannya adalah Konvensi ILO Nomor 133 yang
menyebutkan bahwa upah minimum adalah safety net. Artinya,ketentuan upah oleh negara itu
bertujuan melindungi para pekerja buruhnya yang sedang bekerja atau masuk pasar kerja
supaya tidak menjadi absolut miskin.

"Pemerintah sebaiknya jujur. Kalau dibilang masih ada UMK, ya UMK yang bagaimana? Yang
ditolak buruh adalah kata-kata bersyaratnya itu, kita tidak mengenal itu," kata Iqbal.

Selanjurnya, soal karyawan kontrak. Pemerintah mengatakan tetap ada perlindungan bagi
karyawan kontrak, ada syarat ketat. Padahal, yang dirasa memberatkan bagi pekerja, menurut
Iqbal, bukanlah soal karyawan kontrak PKWT.
Bagi pekerja,yang dikhawatirkan adalah potensi kontrak karyawan jadi permanen karena tidak
ada batas waktu kontrak. "Kan diulang-ulang kontraknya nanti, seumur hidup. Itu impact-nya,
pengangkatan karyawan tetap tidak ada," ucap Iqbal.

Soal aturan pesangon, Iqbal juga meminta pemerintah untuk jangan bilang hoaks terlebih
dahulu. Pesangon dalam kesepakatan Panja Baleg dan pemerintah yang sudah diketok itu yang
tadinya 32 bulan upah diubah menjadi 25 bulan upah. Skemanya, 19 bulan upah dibayar pemberi
kerja, 6 bulan dibayar oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.
Ini menjadi masalah karena sumber dana BPJS untuk membayar enam bulan pesangon im
berasal dari iuran peserta. "Ya, buruh menolak. Masak buruh membayar pesangon untuk dirinya?
Kembali saja ke Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003," Iqbal menegaskan.

***

Soal UU Cipta Kerja, Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies
(CSIS), Yose Rizal Damuri, mengatakan bahwa beleid ini pada dasarnya dibuat dengan tujuan
memperbaiki aturan ketenagakerjaan atau UU Nomor 13 Tahun 2003 yang dianggap sangat kaku
dan tidak fleksibel bagi dunia usaha.

436