Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Program ini akan menjadi program ke-5 yang dijalankan BPJS Ketenagakerjaan setelah Jaminan
Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Pensiun
(JP).

Dalam Omnibus Law Cipta Kerja, selain menerima JKP, korban PHK nantinya akan mendapatkan
pelatihan kerja dan informasi bursa kerja.

Lalu apa itu JKP? JKP tertuang dalam pasal selipan pasal baru, yakni Pasal 46A RUU Cipta Kerja.
Bagian dari omnibus law ini merevisi UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN). Disebutkan bahwa pekerja atau buruh yang mengalami PHK berhak
mendapatkan JKP melalui BPJS Ketenagakerjaan.

" Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh peserta setelah mempunyai masa
kepesertaan tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai manfaat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan masa kepesertaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah," tulis Pasal 46A.
Dalam UU Cipta Kerja menyatakan penyelenggaraan program JKP akan dilakukan oleh
pemerintah dan BPJS Ketenagakerjaan. JKP sendiri diselenggarakan secara nasional berdasarkan
prinsip asuransi sosial.

Pemerintah sendiri akan menyuntikan dana APBN untuk pendanaan JKP. Tahap awal, total
anggaran untuk penyelenggaraan JKP di BPJS Ketenagakerjaan yakni sebesar Rp 6 triliun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan JKP masih akan diatur melalui
peraturan pemerintah (PP).

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, mengungkapkan memang ada penurunan
jumlah pesangon yang diterima korban PHK dari perusahaan. Namun pemerintah memberikan
skema uang tunai dalam bentuk JKP.

"Di UU itu, pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan pengembangan kompetensi
pekerjanya lewat pelatihan. Sementara di RUU ini, ada manfaat baru jaminan kehilangan
pekerjaan (JKP). Pesangon dibayar jadi maksimal 25 kali upah (sebelumnya maksimal 32 kali
upah, tergantung masa kerja) dengan 6 kalinya dibayar lewat JKP," jelas Ida dikutip dari Harian
Kompas.
Ia menuturkan, dalam UU Cipta Kerja, perusahaan juga diminta memberikan pelatihan kerja
pada korban PHK. Sehingga aturan baru tersebut diklaim pemerintah justru meningkatkan
perlindungan pekerja.

"Filosofi pesangon itu, pekerja punya bekal untuk bertahan mencari pekerjaan baru. Jangan pikir
kalau manfaatnya bukan uang tunai, tidak ada perlindungan. Justru nilai perlindungan itu ada di
pelatihan vokasi untuk peningkatan keterampilan dan memiliki keterampilan baru. Itu menjadi
bagian manfaat JKP," ungkap Ida.
Untuk besaran iuran JKP, nantinya akan dirumuskan ulang dengan skema iuran yang sudah lebih
dulu ada di BP Jamsostek yakni JHT, JKM, JKK, dan JP.

Di Omnibus Law Cipta Kerja, pemerintah dan DPR sepakat untuk mengubah besaran nilai
maksimal pesangon yang didapatkan pekerja menjadi sebesar 25 kali upah yang terdiri atas 19
kali upah bulanan buruh, serta 6 kali jaminan kehilangan pekerjaan (JKP).

Berikut aturan rincian uang pesangon yang diterima pekerja dalam UU Cipta Kerja: Uang
Pesangon Uang penghargaan masa kerja.

64