Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 62
tengah disiapkan pemerintah. "Suka-suka mereka aja, karena serikat pekerja atau serikat buruh
tetap menolak UU Cipta Kerja tersebut," kata Indra kepada Republika, Ahad (18/10).
Indra mengatakan, Gekanas dan serikat pekerja lainnya akan mengambil langkah judicial review
ke Mahkamah Konstitusi.
"langkah lainnya yang setiang juga dipersiapkan oleh Gekanas adalah legislative review ke DPR,
Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) ke Pengadilan Negeri atas Perbuatan Melawan Hukum
(PMH) oleh Presiden (pemerintah) dan DPR RI," ujarnya. Indra juga mendesak agar Presiden
Joko Widodo menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) tentang
pembatalan UU Cipta Kerja.
Kepala Staf Presiden, Moeldoko menyebut, dalam penyusunan aturan turunan yang dikebut
dalam tiga bulan ke depan ini, pemerintah masih bisa memasukkan masukan buruh dan pekerja,
khususnya poin-poin yang belum tertampung dalam UU Ciptaker.
"Menteri ketenagakerjaan masih memberikan kesempatan dan akses pada teman-teman pekerja
dan buruh, untuk ikut memikirkan bagaimana mereka menanggapi ini * nantinya," ujar Moeldoko
dalam jawaban tertulisnya, Sabtu (17/10). Kendati begitu, pemerintah belum memberikan
rambu-rambu mendetail soal sektor apa saja, yang akan lebih dulu dibuatkan aturan turunannya,
ed: fitriyan zamzami
61
