Page 61 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 61
BURUH OGAH BAHAS UU CIPTAKER
FEBRIANTO ADI SAPUTRO,
SAPTO ANDIKA CANDRA
Pemerintah disebut mulai mengirimkan undangan bagi pihak-pihak terkait untuk membahas
regulasi turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Meski begitu, sejumlah elemen
serikat buruh masih menolak ikut dalam pembahasan tersebut.
Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) mengaku, sudah mendapatkan undangan
dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk terlibat dalam pembahasan rancangan
peraturan pemerintah (RPP) UU Cipta Kerja. "Kemenaker sudah mengundang kita untuk
penyusunan PP dan meminta nama-nama yang akan ikut penyusunan turunan UU, tapi KSBSI
tidak akan mengirimkan nama untuk hadir," kata Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, kepada
Republika, Ahad (18/10).
Dalam surat Kemenaker bernomor 4/80i/HI. 03. 00/X/2020 yang diterima Republika dari Elly,
dijelaskan bahwa RPP yang dibahas mengenai sejumlah hal, di antaranya mengenai hubungan
kerja, waktu kerja, waktu istirahat, PHK, pengupahan, jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), dan
tenaga kerja asing. Serikat pekerja dan serikat buruh diminta untuk mengirimkan nama paling
lambat 15 Oktober. Elly menjelaskan, KSBSI tidak mengirimkan nama karena masu kecejva
dengan masukan-masukan sebelumnya, yang tak sepenuhnya ditampung dalam draf final UU
Cipta Kerja.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menegaskan, tidak akan
terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. "Terkait dengan aturan turunan, KSPI
menolak untuk terlibat dalam pembahasan," kata Ketua Departemen Komunikasi dan Media
KSPI, Kahar S Cahyono, Ahad (18/10).
Kahar menyatakan, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji
formal dan uji materi. Kemudian, meminta tinjauan legislative review ke DPR dan tinjauan
eksekutif ke pemerintah.
Uji materi ke MK didasari pada anggapan pihak penolak baliw?, pasal-pasal di regulasi usulan
pemerintah itu, menyalahi konstitusi negara sehingga bisa dibatalkan. Sedangkan tinjauan
legislatif dan eksekutif mengupayakan pembatalan regulasi sepenuhnya, terkait proses
pembuatan regulasi itu.
UU Cipta Kerja dalam pembahasannya sejak Februari-Oktober 2020, memang diwarnai sejumlah
kejang-galan. Di antaranya, soal isi draf yang berubah-ubah, bahkan 'setelah pengesahan RUU
Cipta Kerja diketok palu dalam sidang paripurna pada 5 Oktober.
Selain itu, pembahasan juga tergolong lekas. Waktu pengesahan yang sempat disepakati pada
8 Oktober 2020 juga secara mendadak dimajukan harinya menjadi 5 Oktober 2020. Pada sidang
paripurna pengesahan itu, sebagian anggota DPR juga mengeklaim sama sekali tak memegang
naskah fisik ataupun digital RUU Cipta Kerja.
Kahar menambahkan, KSPI juga mendesak agar pemerintah tidak kejar tayang dalam menyusun
aturan turunan UU Cipta Kerja. Hal tersebut karena saat ini, UU Cipta Kerja masih terus ditentang
buruh dan sejumlah elemen lainnya.
Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) juga menegaskan, pihaknya tetap menolak Undang-
Undang (UU) Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober 2020. Presidium Gekanas, Indra
Munaswar mengaku tak ambil pusing terkait pembuatan aturan turunan UU Cipta Kerja, yang
60
