Page 56 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 56
Judul The Social Dilemma dan UU Cipta Kerja
Nama Media Republika
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg7
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-10-19 05:34:00
Ukuran 687x161mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 384. 720. 000
News Value Rp 1. 154. 160. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Demo yang marak di berbagai kota menyambut terbitnya UU Cipta Kerja menyisakan segudang
pertanyaan yang sangat menggelitik bagi pemerhati sosial. Pertanyaan pertama tentunya
mengapa penolakan itu begitu kuat sehingga harus diekspresikan dalam bentuk demonstrasi
kekuatan massa yang disertai dengan kekerasan.
Apakah massa yang membeludak itu spontan atau sengaja dikerahkan? Apakah yang ikut
berdemonstrasi itu memiliki pesan yang murni tentang isi dari UU tersebut? Ataukah di dalamnya
ada susupan kepentingan politik dan bisnis tertentu? Apakah ada sponsornya?
THE SOCIAL DILEMMA DAN UU CIPTA KERJA
Demo yang marak di berbagai kota menyambut terbitnya UU Cipta Kerja menyisakan segudang
pertanyaan yang sangat menggelitik bagi pemerhati sosial. Pertanyaan pertama tentunya
mengapa penolakan itu begitu kuat sehingga harus diekspresikan dalam bentuk demonstrasi
kekuatan massa yang disertai dengan kekerasan.
Apakah massa yang membeludak itu spontan atau sengaja dikerahkan? Apakah yang ikut
berdemonstrasi itu memiliki pesan yang murni tentang isi dari UU tersebut? Ataukah di dalamnya
ada susupan kepentingan politik dan bisnis tertentu? Apakah ada sponsornya?
Apa pun itu. pasti jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Mengingat rumitnya isu yang
ingin dijawab oleh UU tersebut, hampir pasti sudut pandang yang tercermin dari setiap segmen
masyarakat akan berbeda. Para kiai dan ustaz punya persepsi tentang UU tersebut khususnya
mengenai sertifikasi halal, terutama menyangkut peran MUI dan bagaimana usaha kecil akan
dipermudah dalam mendapatkan sertifikat halal.
Kaum buruh tentu lebih mengutamakan kejelasan nasibnya terutama mengenai upah minimum,
tunjangan pensiun, dan batasan yang tegas tentang pekerja asing. Lain lagi dengan pengusaha
besar yang menginginkan kemudahan berusaha dan lebih rampingnya birokrasi perizinan.
55
