Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Tetap mengatur hubungan kerja dalam alih daya. Perlindungan pekerja, upah dan kesejahteraan
menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya
Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alih daya, maka masa kerja tetap dihitung
dan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian kerja

Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat

* Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti bagi pekerja/buruh.
* Pengaturan waktu istirahat dan cuti sesuai ketentuan UU 13/2003 Ketenagakerjaan

* Kesempatan untuk melaksanakan ibadah, istirahat masa haid, melahirkan dan menyusui, tetap
sesuai ketentuan UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan

1 Upah Minimum

* Upah minimum ditetapkan dengan memperhatikan kelayakan hidup pekerja, dan
mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi daerah
* Upah Minimum Provinsi (UMP) WAJIB ditetapkan oleh Gubernur

* Upah Minimum Kabupaten/Kota (U M K) TETAP ADA

* Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi, dilarang mengurangi atau menurunkan
upah

PESANGON DAN JKP

Pemerintah ingin memastikan bahwa pesangon menjadi hak dan diterima oleh pekerja/ buruh

Kompensasi PHK menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung Pemberi Kerja dan 6
kali melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh Pemerintah melalui
BPJS Ketenagakerjaan

JKP adalah skema baru terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, yang tidak mengurangi manfaat
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan
Pensiun (JP)

JKP tidak menambah beban bagi pekerja/buruh maupun pengusaha. Manfaat Program JKP
berupa cash benefit (uang tunai), pelatihan kerja dan akses informasi pasar kerja.

(0):perekonomianRi :<a>perekonomianRI

53