Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Proses penyusunan RUU CK melibatkan partisipasi publik (Serikat Pekerja, Pengusaha),
Kementerian/ Lembaga, Praktisi, Akademisi dan Lembaga lain
Rumusan klaster Ketenagakerjaan di RUU CK merupakan intisari hasil kajian ahli, pembahasan
FGD, dan hasil rembug Tripartit (Pemerintah, Pekerja dan Pengusaha)

Pembahasan Panja di Baleg lebih dari 60 kali, dilakukan terbuka dan disiarkan secara live di TV
Parlemen, melibatkan Pemerintah, DPR RI, DPD RI dan Stakeholder terkait

Panja di Baleg DPR RI telah melakukan beberapa kali RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum)
mengundang para Ahli, Praktisi, Akademisi, Organisasi Nasional/ Internasional untuk masukan
RUU CK.

Prinsip Umum klaster Ketenagakerjaan

Bertujuan untuk penguatan perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja/buruh

Penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah
Konstitusi atas uji materi UU 13/2003.

Ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada UU 13/2003.

* TKA hanya dalam hubungan kerja untukjabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki
kompetensi sesuai jabatan yang akan duduki.

* Setiap pemberi kerja untuk TKA, wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA)

* TKA dilarang menduduki jabatan tertentu. Pemberi kerja orang perseorangan dilarang
mempekerjakan TKA.

* Pemberi kerja TKA wajib menunjuk TK WNI mendampingi TKA, untuk alih teknologi dan alih
keahlian

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang akan selesai dalam waktu tertentu,
dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap.

Apabila PKWT berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja sesuai
masa kerja.

Syarat PKWT tetap mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan penyesuaian
terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja

Waktu Kerja

Waktu kerja tetap mengikuti ketentuan UU 13/2003 yaitu:

7 jam sehari & 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu

8 jam sehari & 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu

Memberikan pengecualian untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang sifat/kondisinya
perlu waktu kerja khusus (ekonomi digital, pertambangan dll)

Waktu kerja lembur tidak boleh melebihi 4 jam dalam 1 hari dan 18 jam dalam 1 minggu,
pengusaha wajib membayar upah kerja lembur.

52