Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

P. 48

Judul Apindo: UMK Tak Mungkin Turun Setelah UU Ciptaker Berlaku
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg1
Jurnalis NERACA
Tanggal 2020-10-19 05:44:00
Ukuran 208x190mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 10. 400. 000

News Value Rp 104. 000. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Disebutkan
pengusaha dilarang bayar upah lebih rendah dari tahun sebelumnya. Setelah UU Cipta Kerja,
upahnya tidak boleh lebih rendah daripada sebelumnya,

neutral - Hariyadi B Sukamdani (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia) Upah minimum
tetap, baik untuk provinsi, kabupaten, tetapi UM P jadi batas minimalnya. Upah kabupaten/kota
itu lebih tinggi dari. UMP dan yang tetapkan gubernur,

neutral - Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian) Pengusaha boleh pilih apakah itu 5 hari 8
jam atau 7 jam 6 hari,

Ringkasan

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani memastikan upah
minimum kabupaten/kota (UMK) yang sudah tinggi, tidak mungkin turun setelah Undang-undang
Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan Peraturan Pemerintah turunannya berlaku. Sementara itu,
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan UU Cipta Kerja tak membebaskan tenaga kerja asing
(TKA) dari kewajiban pajak. Namun, pemerintah memberi iiisentif bagi pekerja asing yang
memiliki keahlian tertentu.

Namun, nantinya kenaikan upah di kabupaten/kota akan lebih realistis dan tak setinggi sebelum
UU Ciptaker disahkan. ''Tidak akan turun tapi diubah. Jadi akan lebih realistis melihat betul-betul
kondisi perekonomian," ujar Haryadi di Menara Kadin, Jakarta, belum lama ini.

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53