Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 43

Judul               Daerah Kawal Turunan UU Ciptaker
                Nama Media          Republika
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg1&7
                Jurnalis            rizky suryaran dika
                Tanggal             2020-10-19 05:45:00
                Ukuran              528x517mmk
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 702. 240. 000

                News Value          Rp 7. 022. 400. 000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Narasumber
              positive - Nurdin Abdullah (Gubernur) Kami melakukan koordinasi, komunikasi kepada semua
              pihak. Kita tahu persis elemen mahasiswa juga ikut memprotes UU Cipta Kerja. Makanya seluruh
              rektor. kita kumpulkan hari ini untuk menyamakan visi kita tentang UU omnibus law ini

              neutral - Nurdin Abdullah (Gubernur) Kalau bisa berdialog, mengapa kita mesti turun ke jalan,
              apalagi  merusak  fasilitas  negara  yang  nota  benenya  adalah  uang  rakyat  yang  dipakai
              membangun? Sehingga, kita di Sulsel ini lebih pada menyelesaikan masalah melalui dialog

              neutral - Bima Arya (Wali' Kota Bogor) Apeksi alon membentuk tim khusus untuk mengawal
              peraturan  pemerintah  ini,  mengawal  semua  perumusan  aturan  turunannya.  Tim  khusus  dari
              Apeksi ini harus dilibatkan dalam perumusan aturan-aturan tersebut

              negative - Bima Arya (Wali' Kota Bogor) Pengurus Apeksi melihat banyak sekali kewenangan
              daerah  yang  berkurang  dan  bergeser  kembali  ke  pemerintah  pusat.  Kami  melihat  semangat
              otonomi daerah ini akan tergerus dengan UU Ciptaker,

              positive - Siti Zuhro (pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)) Urusan
              yang dipusatkan diharapkan dapat memangkas rantai birokrasi. Selain itu, dengan sentralisasi,
              nuansa politik anggaran akan dikedepankan. Asumsinya dengan kekuasaan pemerintah pusat
              lebih tampak dan membuatnya lebih diperhitungkan oleh daerah,

              neutral - Joko Widodo (Presiden) Saya tegaskan juga bawa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak
              melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak, tidak
              ada,

              neutral - Joko Widodo (Presiden) Saya tegaskan juga bawa Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak
              melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Tidak, tidak
              ada,








                                                           42
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48