Page 41 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

selesainya pekerjaan tertentu berdasarkan kesepakatan. Tak ada lagi masa kontrak selama 3
bulan namun waktunya belum bisa ditentukan.
Mentri Tenaga Kerja Ida Fauziyah membantah bahwa omnibus law menyebabkan seorang
pegawai dijadikan tenaga kontrak selamanya. Menurutnya, mereka tidak perlu takut akan pasal
56 ayat 3 omnibus law, karena justru akan menjadikan efisiensi pada perusahaan. Jadi mereka
tidak akan berkali-kali mengontrak suatu pekerja.

Omnibus law tidak akan merugikan, lanjut Ida. Namun justru aturan ini dibuat pemerintah agar
terjadi keadilan antara pekerja

kontrak dengan pegawai tetap. Dengan adanya undang-undang baru ini, pekerja kontrak dapat
menentukan waktu kerja sampai durasi tertentu, dengan syarat harus disepakati oleh pengusaha
yang menggajinya.

Selama ini, pekerja yangsudah 3 bulan dikontrak ada yang tak lagi diperpainjang masa kerjanya
lalu dirumahkan secara sepihak Jika mereka melamar lagi, statusnya akan sama saja jadi
pegawai kontrak. Jadi gajinya akan tetap minim. Omnibus law tidak perlu di tentang karena
justru memberangus praktek kecurangan seperti itu.

Ida melanjutkan, jika perusahaan melihat kinerja karyawan makin baik, ia akan segera dinaikkan
statusnya. Dari pekerja kontrak menjadi pegawai tetap. Jadi para pegawai yang masih berstatus
kontrak tidak perlu alergi dengan omnibus law. Justru mereka malah terpacu untuk bekerja lebih
rajin, agar segera diangkat jadi pegawai tetap.

Dalam omnibus law juga disebutkan bahwa pekerja kontrak yang di-PHK juga berhak menerima
uang pesangon. Jadi mereka tak lagi bingung ketika harus dirumahkan oleh perusahaan. Aturan
ini juga membuat pengusaha berpikir 2 kali saat akan memecat pekerja kontrak, karena ia harus
mengeluarkan biaya lagi.

Sudah jelas bahwa omnibus law tidak merugikan para pekerja kontrak sama sekali, karena justru
mereka dilindungi dari praktek perekrutan pegawai kontrak, lalu dipecat, dan beberapa bulan
kemudian boleh melamar lagi. Karena jika dilakukan terus-menerus, perusahaan harus
menyiapkan anggaran untuk pesangon.

Para pegawai kontrak juga tidak perlu takut akan terus berstatus kontrak seumur hidup, karena
selalu ada jalan tengah berupa kesepakatan. Jadi ia punya hak untuk melakukan negosiasi dan
akhirnya sepakat dengan pengusaha, mengenai durasi kerja kontrak La-gipula,jika ia memiliki
kinerja yang bagus, akan segera dijadikan pegawai tetap.

Omnibus law tidak perlu ditakuti oleh pekerja kontrak, karena justru undang-undang ini akan
menyelamatkan mereka dari pemecatan sepihak

Mereka masih berhak mendapat uang pesangon ketika di-PHK oleh perusahaan. Jika pengusaha
melanggarnya, akan bisa dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja untuk diusut lebih lanjut.

40