Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

"Saya sendiri mengatakan kepada setiap kesempatan, ini bukan masalah. Kebutuhan hukum kita
kan sudah seharusnya dalam tingkatan modernisasi tapi saya bingung kenapa langsung menolak
dan menolak, ada apa ini? Tetapi saya yakin kita intelektual semua," tegas Ade Irwansyah, salah
satu pimpinan organisasi buruh saat jumpa pers j umpa pers "RUU Omnibus Law: Langkah
Menuju Percepatan dan Akselerasi Ekonomi Sosial" di'Jakarta, beberapa waktu lalu.

Tidak hanya itu. Wadir IMNI Sudirman Manalu bersama berbagai elemen mahasiswa dan pemuda
di-antaranya BEM se-DKl, SPMI dan IMNI menyatakan sikap siap mengawal dan mendukung UU
Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Pasalnya, UU Sapu jagat ini bakal mendorong industri padat
karya yang banyak menyerap lapangan kerja.

Untuk itu, menurut dia, pihak berkepentingan (kelompok buruh) untuk tidak melakukan
penggiringan opini seolah-olah Omnibus Law adalah suatu momok yang menakutkan. Jikapun
terdapat pasal yang dianggap merugikan publik, agar mengajukan gugatan atau Judicial
Review," ujarnya.

Artinya, kita harus mengapresiasi pemerintah dan DPR-RI dalam membahas UU Omnibus Law,
dan jangan menggiring opini seakan-akan PP turunan Omnibus Law adalah momok yang
menakutkan bagi tenaga kerja Indonesia.

Kiranya sudah sangat baik setiap stakeholder yang berperan dalam pembahasan Omnibus Law,
termasuk yang menginisiasinya, wajar mendapatkan apresiasi. Apalagi negara Indonesia adalah
negara hukum dan negara demokrasi, maka sebaiknya pembahasan PP turunan UU Omnibus
Law membuka ruang dialog dan partisipasi pubiikyang luas, agar tidak ada "pasal-pasal
selundupan" dalam PP nanti.

Bagaimanapun, pengarusutamaan dialog dan partisipasi publik, bukan dalam bentuk aksi
unjukrasa terhadap UU inisangat penting, karena Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19.
Untuk itu, dialog, diskusi dan kegiatan mengkritisi secara ilmiah serta konstruktif terkait UU ini
merupakan pilihan logis, moderat, modern dan beradab dibandingkan menggelar aksi-aksi
tekanan massa di tengah pandemi Covid 19.
Hindari kegiatan demo atau unjuk rasa di jalanan kemungkinan dapat berimplikasi hukum seperti
dibubarkan paksa oleh aparat dan pelakunya dihukum, karena sebelumnya sudah ada maklumat
Kapolri. Ini tentu akan semakin memperburuk kondisi perekonomian, karena diakui atau tidak,
PHK massal bisameng-hantui kalangan buruh, sehingga lebih baik mereka berdedikasi dengan
bekerja secara baik di lokasi kerja masing-masing ketimbang menggelar aksi unjuk rasa atau
tekanan massa lainnya.

Intinya, jangan sampai kelompok buruh dan BEM dipolitisasi dan dikapitalisasi oleh kelompok
kepentingan tertentu, dibalik penolakan UU Omnibuslaw.

Selain itu, kalangan DPR-RI juga harus transparan dalam membahas turunannya (PP) yang
sensitif ini, agar UU Orimibus Law benar-benar bukan momok yang menakutkan.

37