Page 34 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

Bonus demografi akan membebani ekonomi, semakin terjebak dalam Middle Income Trap

Memanfaatkan Bonus Demografi untuk bisa keluar dari Middle Income Trap

Menciptakan lapangan kerja 2,7 - 3 juta per tahun, karena masih ada lebih 13 juta orang perlu
kerja Meningkatkan produktivitas Pekerja (lndonesia= 74,4%, di bawah rata-rata negara
ASEAN= 78,2%) Memberikan kemudahan memulai usaha, mengembangkan dan
memberdayakan UMKM & Koperasi

Bertujuan untuk penguatan perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja/ouruh
Penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah
Konstitusi atas uji materi UU 13/2003 Ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan
kepada UU 13/2003.

Proses penyusunan RUU CK melibatkan partisipasi publik (Serikat Pekerja. Pengusaha).
Kementerian/Lembaga. Praktisi. Akademisi dan Lembaga lain Rumusan klaster Ketenagakerjaan
di RUU CK merupakan intisari hasil kajian ahli, pembahasan FGD. dan hasil rembug Tripartit
(Pemerintah. Pekerja dan Pengusaha) Pembahasan Panja di Baleg lebih dari 60 kali, dilakukan
terbuka dan disiarkan secara live di TV Parlemen, melibatkan Pemerintah. DPR. RI. DPD RI dan
Stakeholder terkait Panja di Baleg DPR RI telah melakukan beberapa kali RDPU (Rapat Dengar
Pendapat Umum) mengundang para Ahli, Praktisi, Akademisi. Organisasi Nasional/Internasional
untuk masukan RUU CK.

TKA hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki
kompetensi sesuai jabatan yang akan duduki.

Setiap pemberi kerja untuk TKA. wajib memiliki Pencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
(RPTKA) TKA dilarang menduduki jabatan tertentu Pemberi kerja orang perseorangan dilarang
mempekerjakan TKA.

Pemberi kerja TKA wajib menunjuk TK WNI mendampingi TKA, untuk alih teknologi dan alih
keahlian Pemerintah ingin memastikan bahwa pesangon menjadi hak dan diterima oleh pekerja/
buruh

Kompensasi PHK menjadi 25 kali, dengan pembagian 19 kali ditanggung Pemberi Kerja dan 6
kali melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dikelola oleh Pemerintah melalui
BPJS Ketenagakerjaan JKP adalah stema baru terkait jaminan sosial ketenagakerjaan, yang. tidak
mengurangi manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari
Tua (JHT). dan 3aminan Pensiun (JP) JKP tidak menambah beban bagi pekerja/buruh maupun
pengusaha. Manfaat Program JKP berupa cash benefit (uang tunai), pelatihan kerja dan akses
informasi pasar kerja.

PKWT hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang akan selesai

* dalam waktu tertentu, dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang beisifat tetap.

Apabila PKWT berakhir. pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja sesuai
masa kerja. Syarat PKWT tetap mengacu pada UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dengan
penyesuaian terhadap perkembangan kebutuhan dunia kerja Tetap mengatur hubungan kerja
dalam alih daya. Perlindungan pekerja, upah dan kesejahteraan menjadi tanggung jawab
perusahaan alih daya
* Apabila terjadi pengalihan pekerjaan dari perusahaan alih daya, maka masa kerja tetap
dihitung dan pengalihan perlindungan hak-hak pekerja harus dipersyaratkan dalam perjanjian
kerja Perusahaan alih daya berbentuk badan hukum dan wajib memenuhi perizinan berusaha

33