Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 37
Judul Omnibus Law Kebutuhan Hukum
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Tajuk Rencana
Tanggal 2020-10-19 05:48:00
Ukuran 225x62mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 4. 500. 000
News Value Rp 13. 500. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ade Irwansyah (None) Saya sendiri mengatakan kepada setiap kesempatan, ini bukan
masalah. Kebutuhan hukum kita kan sudah seharusnya dalam tingkatan modernisasi tapi saya
bingung kenapa langsung menolak dan menolak, ada apa ini? Tetapi saya yakin kita intelektual
semua
Ringkasan
Di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah dan DPR-RI akliirnya sepakat
mengajukan RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) ke rapat paripurna DPR-RI (5/10)
menjadi UU. Namun sebelumnya perjalanan Omnibus Law ini menghadapi berbagai tantangan
dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS di DPR
menolak kesepakatan tersebut.
Padahal sebelumnya sejumlah komponen buruh telah menyatakan dukungannya untuk
pengesahan RUU Omnibus Law tersebut. Memang aneh jika belakangan ini ada sikap beberapa
elemen buruh yang dengan tegas menolak RUU Omnibus Law tersebut secara keseluruhan.
Padahal, Omnibus Law ini adalah kebutuhan hukum modern.
OMNIBUS LAW KEBUTUHAN HUKUM
Di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Pemerintah dan DPR-RI akliirnya sepakat
mengajukan RUU Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law) ke rapat paripurna DPR-RI (5/10)
menjadi UU. Namun sebelumnya perjalanan Omnibus Law ini menghadapi berbagai tantangan
dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS di DPR
menolak kesepakatan tersebut.
Padahal sebelumnya sejumlah komponen buruh telah menyatakan dukungannya untuk
pengesahan RUU Omnibus Law tersebut. Memang aneh jika belakangan ini ada sikap beberapa
elemen buruh yang dengan tegas menolak RUU Omnibus Law tersebut secara keseluruhan.
Padahal, Omnibus Law ini adalah kebutuhan hukum modern.
36
