Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 40
Judul Omnibus Law Ciptaker Untungkan Pekerja Kontrak
Nama Media Ekonomi Neraca
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Opini
Tanggal 2020-10-19 05:47:00
Ukuran 114x193mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 5. 700. 000
News Value Rp 17. 100. 000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Omnibus law Ciptaker adalah solusi bagi dunia tenaga kerja, termasuk para pegawai yang masih
berstatus kontrak. Mereka tidak perlu takut akan perubahan pada undang-undang tenaga kerja,
karena dipastikan akan menguntungkan. Pemerintah berusaha keras agar para pegawai kontrak
juga mendapat penghasilan yang layak.
Saat seseorang mendapatkan pekerjaan, biasanya berstatus tenaga kontrak terlebih dahulu.
Tujuannya agar perusahaan tahu bagaimana etos kerjanya. Jika bagus, maka akan diangkat jadi
pegawai tetap. Biasanya gaji pekerja kontrak sedikit di bawah pegawai tetap, namun tetap sesuai
dengan standar upah minimum regional.
OMNIBUS LAW CIPTAKER UNTUNGKAN PEKERJA KONTRAK
Oleh: Edi Jatmiko, Pengamat Kebijakan Publik
Omnibus law Ciptaker adalah solusi bagi dunia tenaga kerja, termasuk para pegawai yang masih
berstatus kontrak. Mereka tidak perlu takut akan perubahan pada undang-undang tenaga kerja,
karena dipastikan akan menguntungkan. Pemerintah berusaha keras agar para pegawai kontrak
juga mendapat penghasilan yang layak.
Saat seseorang mendapatkan pekerjaan, biasanya berstatus tenaga kontrak terlebih dahulu.
Tujuannya agar perusahaan tahu bagaimana etos kerjanya. Jika bagus, maka akan diangkat jadi
pegawai tetap. Biasanya gaji pekerja kontrak sedikit di bawah pegawai tetap, namun tetap sesuai
dengan standar upah minimum regional.
Pekerja kontrak jumlahnya memang makin banyak, karena semjak lebih dari 10 tahun lalu ada
aturan yang melonggarkan perusahaan untuk menerima pegawai tanpa harus diangkat jadi
pekerja tetap. Biasanya mereka menunggu selama 3 bulan hingga 2 tahun, sehingga akhirnya
dijadikan pegawai tetap.
Ketika omnibus law akan diresmikan, para tenaga kontrak jadi kasak-kusuk. Mereka takut
nasibnya akan dipermainkan, karena di pasal 56 ayat 3 tertera aturan tentang jangka waktu atau
39
