Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 44
Ringkasan
Sejumlah pemerintah daerah (pemda) mulai bergerak mengawal Undang-Un-dang Cipta Kerja
(UU Ciptaker) dan aturan turunannya. Perimbangan kewenangan daerah dan pusat dalam
regulasi tersebut mendapat sorotan dari pemerintah daerah.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah membuka 'dialog
dengan 23 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di provinsi tersebut guna menelaah UU
Ciptaker. Masukan dari akademisi itu lalu dihimpun dan akan disampaikan kepada Presiden Joko
Widodo.
DAERAH KAWAL TURUNAN UU CIPTAKER
Sejumlah pemerintah daerah (pemda) mulai bergerak mengawal Undang-Un-dang Cipta Kerja
(UU Ciptaker) dan aturan turunannya. Perimbangan kewenangan daerah dan pusat dalam
regulasi tersebut mendapat sorotan dari pemerintah daerah.
Di Makassar, Sulawesi Selatan, Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah membuka 'dialog
dengan 23 rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di provinsi tersebut guna menelaah UU
Ciptaker. Masukan dari akademisi itu lalu dihimpun dan akan disampaikan kepada Presiden Joko
Widodo. "Kami melakukan koordinasi, komunikasi kepada semua pihak. Kita tahu persis elemen
mahasiswa juga ikut memprotes UU Cipta Kerja. Makanya seluruh rektor
kita kumpulkan hari ini untuk menyamakan visi kita tentang UU omnibus law ini," kata Gubernur
Nurdin Abdullah di Makassar, Ahad (18/10).
Nurdin Abdullah memandu dan memimpin langsung jalannya diskusi untuk meminta masukan
dari berbagai pihak terkait UU Cipta Kerja. Acara itu turut dihadiri ketua DPRD, kapolda, dan
forkopimda lainnya di Sulawesi Selatan. Komunikasi juga dilakukan dengan elemen mahasiswa
dan serikat pekerja. "Kalau bisa berdialog, mengapa kita mesti turun ke jalan, apalagi merusak
fasilitas negara yang nota benenya adalah uang rakyat yang dipakai membangun? Sehingga,
kita di Sulsel ini lebih pada menyelesaikan masalah melalui dialog," ujar Gubernur.
Sebelumnya, akhir pekan lalu, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) juga
melakukan pertemuan untuk membahas UU Ciptaker di Jakarta. Wakil Ketua Apeksi sekaligus
Wali' Kota Bogor Bima Arya mengatakan, hasil dialog akan ditampung untuk dibahas lagi pada
Rabu (21/10). "Apeksi alon membentuk tim khusus untuk mengawal peraturan pemerintah ini,
mengawal semua perumusan aturan turunannya. Tim khusus dari Apeksi ini harus dilibatkan
dalam perumusan aturan-aturan tersebut," kata Bima kepada Republika.
Bima menekankan, kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menyerap aspirasi di
wilayahnya. Sebab, kepala daerah juga mempunyai tanggungjawab memastikan rencana
pembangunan di daerahnya masing-masing bisa tetap terus berjalan sesuai dengan aturan.
Rapat Apeksi dipimpin Ketua Apeksi Airin Rachmi Diany (wali kota Tangerang Selatan) dan diikuti
pengurus lainnya. Wali kota lainnya dari enam komisariat wilayah Apeksi hadir dan ikut berdiskusi
melalui saluran daring. Dalam draf awal yang dilayangkan pemerintah ke DPR pada Februari lalu,
nyata dalam sejumlah pasal bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam hal perizinan usaha
dipangkas dan dialihkan ke pemerintah pusat. Sejumlah kewenangan tersebut akhirnya
dikembalikan dalam draf akhir yang diserahkan ke presiden pekan lalu.
Kendati demikian, ada sejumlah pasal yang masih menempatkan kewenangan daerah di bawah
pusat. Pasal 174, misalnya, mengatur bahwa kewenangan menteri, kepala lembaga, atau
pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau
43
