Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 50
Meski demikian, Hariyadi tidak bisa memastikan apakah pengaturan terkait upah sektoral lewat
dialog bipatrit tersebut akan dirinci lewat peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari
UU Ciptaker.
Yang jelas, menurut dia, penetapan upah sektoral tersebut akan disesuaikan dengan keadaan
supply dan demand sektor usaha masing-masing. "Kembali lagi sebenarnya masalah supply and
demand yang selama ini tidak dipikirkan jadi banyak orang yang pikirkan hanya perlindungan.
Padahal, supply demand faktor penting," ujarnya.
Seperti diketahui, sebelumnya pengaturan tentang upah minimum berdasarkan sektor
sebelumnya diatur dalam Pasal 89 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Namun, UU Cipta Kerja melalui Pasal 81 poin 26 menyebutkan penghapusan ketentuan Pasal 89.
Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Undang-Undang Omnibus Law
Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) sejatinya memberi hak bagi pekerja, di mana upah tahun berikutnya
akan lebih tinggi dari upah tahun sebelumnya.
Airlangga mengatakan ketentuan ini berlaku bagi pengusaha ketika UU Ciptaker
diimplementasikan. Oleh karena itu, ia meminta agar substansi dalam UU Ciptaker benar-benar
dipahami oleh pekerja. "Disebutkan pengusaha dilarang bayar upah lebih rendah dari tahun
sebelumnya. Setelah UU Cipta Kerja, upahnya tidak boleh lebih rendah daripada sebelumnya,"
ujarnya di forum dialog virtual yang diselenggarakan oleh BNPB Indonesia, Senin (12/10).
Selain itu, dia kembali meluruskan soal mekanisme upah minimum. Ia menekankan Upah
Minimum Provinsi (UMP) tidak dihapus, namun UMP akan menjadi indikator utama dalam
penentuan upah. "Upah minimum tetap, baik untuk provinsi, kabupaten, tetapi UM P jadi batas
minimalnya. Upah kabupaten/kota itu lebih tinggi dari. UMP dan yang tetapkan gubernur,"
ujarnya.
Airlangga juga menjelaskan soal ketentuan jam kerja. Ia bilang pengusaha nantinya bisa memilih
berapa lama durasi jam kerja bagi pekerjanya, namun batasnya tetap 40 jam per minggu atau
tujuh hari. "Pengusaha boleh pilih apakah itu 5 hari 8 jam atau 7 jam 6 hari," ujamya.
bri/mohar/fba
49
