Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

UU Cipta Kerja dibutuhkan dalam situasi persaingan global yang semakin ketat. Pasalnya,
Indonesia membutuhkan sumber daya yang unggul agar bisa bersaing. Sementara tingkat
produktivitas pekerja Indonesia masih yang terendah di Asia yaitu 74,8. Padahal, rata-rata
negara Asia tingkat produktivitasnya mencapai 78,2.

Masih banyak pihak yang menuding UU Cipta Kerja lebih memihak kepada pengusaha.
Bagaimana tanggapan Anda?

Aspek perlindungan dan penciptaan lapangan kerja bukan dua hal yang bisa dipertentangkan.
Pelonggaran syarat-syarat berusaha tidak berarti mengurangi perlindungan pekerja.

UU ini mencari jalan tengah dan titik keseimbangan di antara keduanya.

Meskipun ada saja pihak-pihak yang bersikap apriori menyatakan bahwa pemerintah lebih
berpihak kepada pengusaha.
Memang, hal-hal teknis yang belum diatur di UU Cipta Kerja harus dimasukkan ke dalam
peraturan pemerintah (PP) seperti jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
Jadi, perlu ada batasan waktu diatur dalam PP setelah ada pembahasan bersama dengan forum
triparti antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah.

Segera setelah DPR menyerahkan UU itu kepada pemerintah, saya akan mengajak dialog lagi
tanpa henti kepada semua pihak.

UU Cipta Kerja ini mempermudah proses usaha. Apa berlaku juga bagi Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM)?

Dalam UU Cipta Kerja banyak syarat-syarat kemudahan berusaha dicantumkan misalnya,
pendirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dipermudah menjadi berbasis pendaftaran
saja, tidak perlu izin, agar tidak lama dan mahal. Kemudahan juga terjadi pada pembentukan
koperasi dan perseroan terbuka. Ini agar UMKM dapat menjadi badan hukum sehingga bisa
bankable. Bisa dapat kredit.

Selain itu, kemampuan dunia usaha tidak sama mengingat ada usaha besar, usaha menengah,
dan usaha kecil. Jika pesangon terlalu tinggi, upah terlalu tinggi, dan waktu kerja terlalu kaku
maka usaha kecil menengah sulit tumbuh. Itulah sebabnya kita buat aturan yang juga
mencerminkan solidaritas kepada industri yang kecil. Ya UU Cipta Kerja itu.

Ada juga yang menyebut dalam UU ini tidak ada sanksi jika perusahaan melanggar. Apa benar
begitu?

Ini misleading lagi. Sanksi tetap ada, kita adopsi dari UU lama, baik sanksi pidana maupun
administratif. UU ini bergigi kuat, tidak ompong. Sebagai bukti komitmen terhadap peningkatan
kompetensi, dalam skema Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Kemnaker memasukkan
tambahan vocational training benefit. Artinya, pekerja ter-PHK berhak atas pelatihan dan
sertifikasi gratis, sambil menunggu mendapat pekerjaan baru. Sehingga saat ada lowongan
kerja, sudah punya sertifikat kompetensi. Bisa nego gaji lebih tinggi, kan.

muh ma'arup/P-4

caption :
Ida Fauziyah

73