Page 77 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020

KADIN SEBUT UU CIPTA KERJA HADIR AGAR INDONESIA LEBIH KOMPETITIF

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri alias Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani,
menjelaskan alasan omnibus law atau UU Cipta Kerja perlu dibahas di tengah pandemi Covid-
19.

"Kenapa tidak fokus ke Covid-19, kita harus lihat bahwa pembahasan omnibus law ini kan enggak
satu dua bulan. Ini pembahasan dari Februari dan ini sekarang baru selesai," ujar Rosan dalam
sebuah webinar, Ahad, 18 Oktober 2020.

Rosan mengatakan banyak negara sudah melakukan reformasi struktural. Ia mencontohkan
Malaysia yang memulai sejak 2010 dan Thailand sejak 2015. Ia menilai apabila Indonesia tidak
juga melakukan reformasi struktural maka selepas pandemi Covid-19 investor tetap tak
menanamkan modalnya.

"Kalau Covid-19 berakhir nanti ceritanya akan sama kayak dulu. Mereka investasi ke Vietnam,
Malaysia, dan Thailand lagi," ujar Rosan.

Padahal, lanjut dia, di tengah pandemi negara-negara seperti Amerika Serikat, Eropa, dan
Jepang sudah meminta para pengusahanya yang memiliki bisnis di Cina untuk keluar dari sana.

Berdasarkan data Kadin, setidaknya ada seribu perusahaan dari negeri Abang Sam yang akan
hijrah dari Cina. Bahkan, Jepang pun, menurut Rosan, menyiapkan insentif sekitar Rp 2 triliun
bagi perusahaan asal negaranya untuk keluar dari Cina. "Mereka tidak mau rantai pasok global
terfokus di Cina," kata Rosan.

Berdasarkan survei berbagai lembaga, negara yang menjadi sasaran relokasi salah satunya Asia
Tenggara. Karena itu, menurut dia, kalau Indonesia tidak melakukan reformasi struktural maka
akan ketinggalan lagi.
Rosan mengatakan keberadaan omnibus law menjadi penting untuk membuat Indonesia lebih
kompetitif dibanding negara tetangga dan ujung-ujungnya bisa menarik investasi dan
menciptakan lapangan kerja baru. "Kadin selalu mendukung pemerintah untuk menciptakan
lapangan kerja," ujarnya.

Hingga kini, omnibus law masih mendapat penolakan dari berbagai pihak, salah satunya dari
buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan tidak akan
terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja.
Dia menyampaikan ke depan aksi penolakan omnibus law oleh buruh akan semakin membesar
dan bergelombang. "Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian tidak
mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," kata Said Iqbal
dalam keterangan tertulis, Kamis, 15 Oktober 2020.
Ke depannya, ada empat langkah yang akan dilakukan buruh dalam menolak UU Cipta Kerja.
Pertama, akan mempersiapkan aksi lanjutan secara terukur terarah dan konstitusional, baik di
daerah maupun aksi secara nasional.

Kedua, mempersiapkan ke Mahkamah Konstitusi untuk uji formil dan uji materiil. Ketiga, meminta
legislatif review ke DPR dan eksekutif review ke Pemerintah. Keempat, melakukan sosialisasi
atau kampanye tentang isi dan alasan penolakan omnibus law Cipta Kerja khususnya klaster
ketenagakerjaan oleh buruh.
CAESAR AKBAR.

76