Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 OKTOBER 2020
P. 78
Judul Proses Penempatan Pekerja Migran Harus Terintegrasi
Nama Media Koran Jakarta
Newstrend Perlindungan PMI
Halaman/URL Pg2
Jurnalis N-3
Tanggal 2020-10-19 04:43:00
Ukuran 169x144mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 32. 448. 000
News Value Rp 162. 240. 000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Interkoneksi sistem masih menjadi persoalan karena terlalu
banyaknya sistem yang ada dalam birokrasi
negative - Ida Fauziyah (Menaker) Hal ini penting agar kita mempunyai big data yang real time.
Karena data yang valid berdampak pada keputusan yang benar
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menginginkan semua sistem yang terlibat
dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia berpusat pada Sistem Ketenagakerjaan
(Sisnaker) yang dibuat Kemnaker. Hal itu dilakukan karena salah satu persoalan pekerja migran
yaitu interkoneksi sistem sehingga terlalu banyak sistem yang ada dalam birokrasi.
"Interkoneksi sistem masih menjadi persoalan karena terlalu banyaknya sistem yang ada dalam
birokrasi" ujar Menaker dalam keterangan resmi yang diterima Koran Jakarta, Minggu (18/10).
PROSES PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN HARUS TERINTEGRASI
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, menginginkan semua sistem yang terlibat
dalam proses penempatan pekerja migran Indonesia berpusat pada Sistem Ketenagakerjaan
(Sisnaker) yang dibuat Kemnaker. Hal itu dilakukan karena salah satu persoalan pekerja migran
yaitu interkoneksi sistem sehingga terlalu banyak sistem yang ada dalam birokrasi.
"Interkoneksi sistem masih menjadi persoalan karena terlalu banyaknya sistem yang ada dalam
birokrasi" ujar Menaker dalam keterangan resmi yang diterima Koran Jakarta, Minggu (18/10).
Menaker menjelaskan Sisnaker yang terus dikembangkan ini pada hakikatnya merupakan suatu
ekosistem dalam rangkaian layanan ketenagakerjaan. Adapun layanan tersebut mulai dari
layanan antar kerja, informasi pasar kerja, penyuluhan bimbingan jabatan, perantaraan kerja,
pelatihan, sertifikasi, hingga wajib lapor ketenagakerjaan.
77
