Page 128 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 128
PULSA DAN TV MASUK KOMPONEN PERHITUNGAN UPAH MINIMUM 2021
Kementerian Ketenagakerjaan menambahkan empat komponen kebutuhan hidup layak (KHL)
untuk menetapkan upah minimum pada 2021 mendatang. Semula, jumlah komponen KHL hanya
berjumlah 60 jenis.
Tambahan komponen KHL ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016
tentang KHL.
Direktur Pengupahan Kemnaker Dinar Titus Jogaswitani mengatakan beberapa KHL yang
ditambah, di antaranya televisi dan pulsa. Nantinya, seluruh daftar komponen KHL yang baru
akan menjadi acuan upah minimum tahun depan.
"Dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tersebut, komponen KHL yang semula terdiri dari 60
jenis kini berubah menjadi 64 jenis yang menjadi acuan KHL tahun 2020 dan dijadikan sebagai
salah satu formula penentuan upah pada tahun 2021 mendatang," ungkap Dinar dalam
keterangan resmi, dikutip Senin (19/10).
Aturan baru soal komponen KHL ini, kata Dinar, akan disosialisasikan ke anggota dewan
pengupahan provinsi dan kabupaten/kota. Tapi, sejauh ini Kemnaker belum memberikan
bocoran berapa upah minimum yang bakal ditetapkan tahun depan.
Hal yang pasti, Dinar menyatakan pemerintah akan meninjau komponen KHL tiap lima tahun
sekali. Pasalnya, kebutuhan hidup masyarakat akan berubah seiring dengan perkembangan
zaman.
"Kenapa setiap lima tahun sekali? Karena pola konsumsi masyarakat setiap 5 tahun sekali
berubah. Misalnya, apakah kebutuhan beras, gula atau baju tetap sama atau turun dengan lima
tahun lalu dengan sekarang," jelas Dinar.
Plt Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan pemerintah akan mendengarkan aspirasi dari
seluruh lapisan masyarakat dalam menentukan upah minimum. Bukan hanya soal formulasinya,
tapi juga kebijakan pengupahan di masa pandemi covid-19.
"Masa peninjauan KHL saat ini berbarengan dengan pandemi covid-19 dan berdampak terhadap
ekonomi. Dalam kondisi saat ini, pemerintah masih terus mendengar seluruh pihak terkait
formulasi kebijakan pengupahan yang terbaik di masa pandemi covid-19," papar Haiyani.
Dari sudut pandang buruh, Haiyani mendapatkan penjelasan bahwa pandemi covid-19 telah
berdampak pada penurunan pendapatan. Walhasil, buruh sulit memenuhi kebutuhan hidup
keluarganya.
Di sisi lain, Haiyani menambahkan bahwa pandemi covid-19 juga berdampak buruk bagi
perusahaan. Pasalnya, permintaan menurun dan produksi terganggu karena keterbatasan bahan
baku.
"Karena itu diperlukan pemahaman seluruh pihak terhadap kondisi yang terjadi agar terjalinnya
sinergitas seluruh pihak sehingga dapat melewati masa sulit ini (pandemi covid-19) dengan baik,"
tutup Haiyani.
127
