Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 124
Titus mengatakan, peninjauan KHL dilakukan setiap 5 tahun sekali. Hal tersebut dilakukan karena
pemerintah menilai ada perubahan pola konsumsi masyarakat setiap 5 tahun sekali.
Sementara itu, pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI & Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang
mengatakan, pada tahun ini, peninjauan KHL berbarengan dengan pandemi Covid-19.
Oleh karena itu, dampak pandemi Covid-19 menjadi salah satu hal yang jadi pertimbangan
penentuan KHL.
"Dalam kondisi saat ini, pemerintah masih terus mendengar seluruh pihak terkait formulasi
kebijakan pengupahan yang terbaik di masa pandemi Covid-19," ujarnya.
Haiyani menjelaskan sesuai Pasal 43 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang
Pengupahan, peninjauan komponen dan jenis KHL dilakukan dalam jangka waktu 5 tahun melalui
penetapan Menteri Ketenagakerjaan, dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan
Pengupahan Nasional.
Sementara itu Dewan Pengupahan Nasional telah menyelesaikan kajian peninjauan komponen
dan jenis KHL pada bulan Oktober 2019 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) Permenaker
No. 21 Tahun 2016.
123
