Page 184 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

Judul KSPN: Ada yang Sudah Bekerja 23 Tahun Statusnya Masih Kontrak
Nama Media merdeka.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/kspn-ada-yang-sudah-bekerja-23-
tahun-statusnya-masih-kontrak.html
Jurnalis Merdeka
Tanggal 2020-10-19 12:59:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Lilis Mahmudah Usman (Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN))
Jadi kalau UU Omnibus Law mengatur kontrak tidak terbatas, sesungguhnya dari zaman dulu
juga kontrak sudah banyak yang melampaui aturan. Kalau di UU 13 kan maksimal 3 tahun saja.
Tapi kemudian ada juga yang sudah 23 tahun status kerjanya masih kontrak, yang belasan tahun
juga. Itu banyak sekali

neutral - Lilis Mahmudah Usman (Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN))
Kemudian kesempatan untuk menduduki jabatan juga mereka menjadi nomor dua. Ketika ada
kekosongan jabatan, ada perempuan dan laki-laki yang punya kemampuan yang sama, maka
yang akan dipilih lebih dulu adalah kawan kita yang laki-laki

negative - Lilis Mahmudah Usman (Wakil Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN))
Mereka jarang sekali memiliki waktu untuk dirinya maupun keluarganya, karena mereka
waktunya disita oleh pekerjaan, terutama di pabrik-pabrik. Mereka terikat dengan target kerja.
Jadi kalau target kerjanya tidak tercapai, maka mereka harus menambah jam kerjanya.
Seringkali itu tidak dibayar

Ringkasan

Serikat buruh terus bersuara menolak pengesahan Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta
Kerja. Salah satu poin kontroversial yang digugat yakni dihapuskannya Pasal 59 dalam UU Nomor
13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebab, penghapusan tersebut bakal meniadakan aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
yang dibatasi paling lama 3 tahun setelah dapat diperpanjang 1-2 tahun. Sejumlah pihak menilai
UU Cipta Kerja ini akan memungkinkan buruh jadi pekerja kontrak seumur hidup.

183