Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020

memungkinkan bagi pemerintah menetapkan secara normal sebagaimana peraturan pemerintah
maupun perturan perundang-undangan

Ringkasan

Jelang penetapan upah minimum 2021, serikat pekerja/ buruh menuntut agar komponen
kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah tahun depan. Sehingga, upah minimum juga ikut terkerek
naik. Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban
mengatakan, pandemi bukan alasan untuk tidak menaikkan upah/ gaji pekerja di tahun depan.
Mengingat, kondisi tahun ini sudah cukup sulit bagi pekerja terlebih dengan hadirnya RUU Cipta
Kerja klaster ketenagakerjaan.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sempat menyinggung soal soal
penetapan upah minimum di tahun depan. Ia menegaskan, belum akan menggunakan RUU Cipta
Kerja nantinya. Hal ini berkaitan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih negatif akibat
pandemi. Selain itu, ia mengaku, telah mendapat masukan dari dewan pengupahan nasional
mengenai penetapan upah minimum 2021. Penetapan diusulkan untuk mengikuti UMP 2020.

BURUH MINTA UPAH MINIMUM 2021 TETAP NAIK

Jelang penetapan upah minimum 2021, serikat pekerja/ buruh menuntut agar komponen
kebutuhan hidup layak (KHL) ditambah tahun depan. Sehingga, upah minimum juga ikut terkerek
naik.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban mengatakan,
pandemi bukan alasan untuk tidak menaikkan upah/ gaji pekerja di tahun depan. Mengingat,
kondisi tahun ini sudah cukup sulit bagi pekerja terlebih dengan hadirnya RUU Cipta Kerja klaster
ketenagakerjaan.

"Saya kira itu bukan alasan. Sebab kalau itu terjadi (upah tidak naik, red) buruh akan semakin
tersudut dan terpuruk," ujarnya, Ahad (18/10).

Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus berhitung. Bila upah tidak naik, maka konsumsi dan
daya beli masyarakat akan semakin menurun. Apalagi saat ini, harga barang semakin tinggi. Hal
ini tentu akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

"Kalau upah minimum tidak naik, perekonomian bakal semakin tenggelam nanti. Sekarang saja
sudah minus," ungkapnya.

Kondisi ini tentu bisa semakin parah. Mengingat, banyak pekerja yang dirumahkan dan
mengalami pemutusan hubungan kerja (P11K). Tentu ini menjadi masalah baru terkait konsumsi
di grass roots.
"Pemerintah dan pengusaha harus melihat ini sebagai cara untuk melindungi buruh," tegasnya.

Kenaikan yang dituntut buruh tentu secara proporsional. Menurutnya, buruh juga memahami
situasi saat ini. Namun, perlu digarisbawahi bila tidak semua perusahaan mengalami dampak
buruk dari pandemi Covid-19 ini. Bidang manufaktur dinilai yang masih cukup stabil, tidak ada
yang ditutup dan sangat sedikit pegawai yang dirumahkan.

"Proporsional lah. Jangan tidak naik sama sekali," tuturnya. Terlebih, tahun depan KHL sudah
naik dari 60 menjadi 64 komponen.

210