Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 212
"Kalau ini berubah berarti kan kenaikannya harus ada,"sambungnya.
Nah, bagi sektor tertentu yang memang tidak mampu untuk menaikkan upah minimum, Elly
merekomendasikan adanya bipartit dengan serikat pekerja/buruh. Perusahaan bisa berdiskusi
mengenai alasan ketidakmampuan tersebut Apabila terkait pendapatan, maka wajib
menjabarkan posisi keuangan perushaaan. Sehingga, ada solusi bersama yang dapat disepakati.
"Jadi ada win-win solution. Tapi jangan juga dibohongi pekerjanya dengan bilang rugi padahal
tidak," keluhnya.
Namun, apabila pengusaha dan pemerinath sepakat tak ada kenaikan, Elly mengatakan, bisa
jadi membuat semua tidak nyaman. Gelombang aksi turun ke jalan bisa lebih masif lagi.
Desakan kenaikan upah ini juga disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Said Iqbal. Dia bahkan secara tegas menolak permintaan kalangan pengusaha yang
meminta agar di tahun depan tidak ada kenaikan upah minimum.
Menurutnya, jika upah minimum tidak naik maka akan membuat situasi semakin panas.
Mengingat saat ini para buruh masih memperjuangkan penolakan terhadap UU Cipta Kerja. Di
mana seiring dengan penolakan omnibus law, buruh juga akan menyuarakan agar upah
minimum 2021 tetap naik.
"Sehingga aksi-aksi akan semakin besar," tegasnya.
Menurut Iqbal, alasan upah tidak naik karena saat ini pertumbuhan ekonomi minus tidak tepat
Terlebih ketika dibandingkan dengan apa yang terjadi pada tahun 1998,1999, dan 2000. Sebagai
contoh, di DKI Jakarta, kenaikan upah minimum dari tahun 1998 ke 1999 tetap naik sekitar 16
persen. Padahal pertumbuhan ekonomi tahun 1998minus 17,49 persen. Begitu juga dengan
upah minimum tahun 1999 ke 2000, upah minimum tetap naik sekitar 23,8 persen, padahal
pertumbuhan ekonomi tahun 1999 minus 0,29 persen.
"Jadi tidak ada alasan upah minimum tahun 2020 ke 2021 tidak ada kenaikan karena
pertumbuhan ekonomi sedang minus," ujarnya.
Di tahun depan, lqbal mengatakan, kenaikan upah yang ideal adalah sebesar 8 persen. Hal ini
didasarkan pada kenaikan upah rata-rata selama 3 tahun terakhir. Lebih lanjut dia menyatakan,
bila kenaikan tidak dipenuhi maka daya beli masyarakat juga akan semakin turun. Akibatnya,
tingkat konsumsi juga akan jatuh.
"Ujung-ujungnya berdampak negatif buat perekonomian," katanya.
la pun sepakat bahwa kebijakan kenaikan upah dilakukan secara proporsional. Sebab, tidak
semua perusahaan kesulitan akibat pandemi Covid-19. Dengan kata lain, bagi perusahaan yang
masih mampu harus menaikkan upah minimum. Lalu untuk perusahaan yang memang tidak
mampu, Undang -undang sudah menyediakan jalan keluar dengan melakukan penangguhan
upah minimum.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sempat menyinggung soal soal
penetapan upah minimum di tahun depan. Ia menegaskan, belum akan menggunakan RUU Cipta
Kerja nantinya. Hal ini berkaitan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih negatif akibat
pandemi.
Selain itu, ia mengaku, telah mendapat masukan dari dewan pengupahan nasional mengenai
penetapan upah minimum 2021. Penetapan diusulkan untuk mengikuti UMP 2020.
"Karena kalau kita paksakan mengikuti PP 78/2015 atau UU baru ini pasti akan banyak perusa-
han yang tidak mampu membayar UMP-nya," ujarnya.
211
