Page 207 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 OKTOBER 2020
P. 207
Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Maruf Amin akan genap setahun memimpin Indonesia,
Selasa (20/10).
Oleh banyak pihak termasuk relawan, momen setahun pemerintahan kedua Jokowi harus
dijadikan bahan evaluasi. Termasuk mengaveluasi para menteri di Kabinet Indonesia Maju.
Namun, kemungkinan itu masih bergantung pada hak prerogatif seorang Presiden yaitu Jokowi
sendiri.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin mengatakan, apabila benar
ada kocok ulang kabinet, maka ada beberapa pos kementerian yang sedianya perlu diveluasi.
Hal itu guna meningkatkan etos kerja kementerian terkait untuk membantu pemerintahan
Jokowi-Maruf dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan dampaknya yang masih menjadi
pekerjaan rumah (PR) pemerintah.
Lebih lanjut, Ujang Komarudin mengurai pos-pos kementerian yang dinilai memiliki kinerja yang
tidak bagus.
"Soal kinerja (kementerian) yang tidak bagus bisa saja yang kenak reshuffle. Seperti Menkes,
Menkumham, Mensos, Mendikbud, Menag, Menaker, Menparekraf, Menteri BUMN, dan tim
Ekonomi," kata Ujang Komarudin kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin
(19/10).
Lengkapnya, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri
Sosial Juliari Batubara, Mendikbud Nadiem Makarim, Menteri Agama Fachrul Razi, Menaker Ida
Fauziyah, Menparekraf Wishnutama Kusubandio, Menteri BUMN Erick Thohir, dan tim ekonomi
yang dipimpin Menkeu Sri Mulyani.
Menurut Ujang, menteri-menteri tersebut layak direshuflle lantaran dianggap bukan hanya
kinerjanya kurang memuaskan, tetapi juga kerap buat gaduh dan acap kali mendapatkan kritikan
dari publik.
Namun begitu, menurut pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia ini, kocok ulang
kabinet bisa saja diundur alias molor oleh Jokowi. Pasalnya, pemerintah saat ini masih fokus
pada UU Cipta Kerja yang massif ditolak oleh berbagai elemen masyarakat.
"Reshuffle kemungkinan tak akan terjadi dalam waktu dekat. Karena saat ini Jokowi sedang
pening persoalan UU Ciptaker yang ditolak mahasiswa, pelajar, dan buruh. Karena hingga kini
demonstrasi masih dilakukan secara marathon oleh mereka," demikian Ujang Komarudin.
EDITOR: RUSLAN TAMBAK Tag: UJANG KOMARUDIN RESHUFFFLE KABINET JOKO WIDODO .
206
